'Pilkada lewat DPRD tak jaminan efisiensi anggaran'

Merdeka.com - Parpol yang tergabung di Koalisi Merah Putih ramai mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Salah satu alasannya, pilkada secara langsung yang sejak Reformasi hingga kini berlangsung menguras biaya besar (hight cost).

Namun, menurut Yenny Sucipto dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pilkada lewat DPRD tak bisa menjamin biaya pilkada menjadi rendah.

"Pemilihan kepala daerah tak langsung bisa dikatakan bukan jaminan untuk menurunkan jumlah anggaran untuk pembiayaan pemilukada," katanya dalam diskusi bertajuk 'Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Atas Anggaran' di kantor FITRA, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (18/9).

Pihaknya memiliki sejumlah masukan agar tercipta efisiensi anggaran di pelaksanaan pilkada.

"Mengurangi anggota KPPS pada tiap TPS, kemudian mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS, standarisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, mengalihkan beban biaya pada APBN bukan APBD," katanya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa problem biaya tinggi yang selama ini menyelimuti pilkada jangan sampai merenggut esensi demokrasi.

"Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sehingga jangan mendistorsi unsur-unsur demokrasi " tegasnya. (mdk/dan)