Pelantikan pimpinan DPR dan MPR baru tunggu MD3 diundangkan pemerintah

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo belum bisa memastikan adanya pelantikan kepada pimpinan DPR dan MPR baru, besok (14/2). Sebab, kata dia, hingga kini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan DPR telah di Undang-Undangkan oleh pemerintah.

"Sampai sore ini kami belum menerima nota bahwa UU MD3 diundangkan. Tapi saya mendengar sedang diproses," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Menurutnya, jika DPR menerima surat pengesahan Undang-Undang dari pemerintah malam ini, maka pelantikan bisa dilakukan besok. Tentunya bersamaan dalam penutupan masa sidang DPR.

"Kalau malam ini kami terima, besok sudah bisa UU MD3 sudah bisa dilaksanakan. Artinya pelaksanaan pelantikan bisa dilakukan besok," tandasnya.

Rapat paripurna DPR telah menyetujui perubahan ke-2 UU MD3 menjadi Undang-Undang. Namun, rapat paripurna tersebut diwarnai walk out dari dua fraksi yakni Fraksi Partai NasDem dan PPP.

Setelah disahkan nantinya akan ada penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD. Di revisi UU ini, sudah dipastikan PDIP akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR karena ia adalah partai pemenang pemilu. Kemudian untuk dua kursi di MPR rencananya akan diisi oleh PKB dan Partai Gerindra.