NasDem Bantah Zulkifli Hasan: Apa Agenda PAN Tawarkan Amandemen?
Merdeka.com - Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, pembahasan mengenai amandemen UUD 45 belum dibicarakan dalam rapat parpol koalisi pemerintah.
"Di koalisi partai pendukung, sampai saat ini belum kita bicarakan. Bahkan kemarin ketika saya bertanya ke ketum pasca ketemu Pak Jokowi, itu sama sekali tidak disebutkan," kata Ali pada wartawan, Rabu (1/9).
Ali mengaku, tak tahu apa tujuan Ketum PAN Zulkifli Hasan menyinggung amandemen usai bertemu denga Jokowi. Namun, ia memastikan tak ada pembicaraan amandemen saat rapat parpol koalisi terakhir.
"Tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen, tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa. Tapi saya sampai saat ini belum masuk pembicaraan itu," kata Ali.
Meski demikian, Ali menyatakan, saat ini belum urgen melakukan amandemen, apalagi amandemen harus dilakukan dengan sangat teliti.
"Kita belum melihat apa yang urgen untuk amandemen. Karena NasDem sangat berhati-hati soal amandemen. Karena bicara amandemen, potensi kegaduhannya sangat besar. Bicara bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi yang ada adalah mengubah masa jabatan presiden, Jokowi ingin 3 periode dan lainnya," katanya.
Ali menyebut, kondisi pandemi saat ini akan lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 dan membantu rakyat terdampak.
"Ketika (amandemen) itu dilakukan, pasti potensi kegaduhannya sangat besar. Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk Covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tidak kegaduhan, sehingga alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu. Dan Pak Jokowi sangat menyetujui itu kelihatannya," tandasnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bercerita ketika diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat bersama partai koalisi pemerintah. Setelah pertemuan itu, ia menilai amandemen perlu dievaluasi.
Zulhas, sapaan karibnya, mengungkap, pembicaraan Presiden Jokowi dengan partai koalisi ada mengenai Covid-19, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ada berbagai pandangan pada pertemuan tersebut membahas kelembagaan.
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati ga ikut gubernur, gubernur ga ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," katanya dalam Rakernas PAN, Selasa (31/8).
Untuk itu, dia memandang setelah 23 tahun berjalan amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Perlu evaluasi juga arah demokrasi hari ini.
"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, ada pihak-pihak yang menilai Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin.
Namun, dia berpandangan sila keempat Pancasila sudah menjelaskan arah demokrasi itu. Yaitu demokrasi dimusyawarahkan bukan terpimpin.
"Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'," katanya.
"Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tutup Zulhas.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies soal Dana Awal Kampanye Paling Sedikit: Ini Perjuangan Betulan, Kami Bangga
Menurutnya, hal tersebut juga yang membuatnya dan Cak Imin memiliki ikatan yang kuat dengan aspirasi rakyat.
Baca SelengkapnyaAnies: Presiden dan Mendagri Tegur Pemda Batalkan Agenda Kampanye Sepihak
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaJelang Debat Capres Tema Pertahanan dan Keamanan, Anies Kerap Diskusi dengan Purnawirawan TNI
Anies akan menyelaraskan tema debat sesuai dengan pengalaman yang ia peroleh selama menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Beberkan Strategi AMIN di Kampanye Akbar Hingga 7 Februari Mendatang
7 Februari merupakan kampanye hari terakhir jelang masa tenang pencoblosan pada 14 Februari mendatang
Baca SelengkapnyaDebat pilpres, Anies Singgung Bansos Kepentingan Pemberi dan Politik Keluarga
Menurut Anies, negara saat ini sedang menghadapi ketimpangan dan ketidakadilan.
Baca SelengkapnyaMomen Akrab Puan Pegang Tangan Anies Usai Debat, Sinyal Bersatu Putaran 2?
Anies juga menjawab peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaJadwal Kampanye Anies Baswedan dan Cak Imin 4 Februari 2024
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki agenda berbeda hari ini.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Anies Minta Presiden Tegur Pemda Tak Netral Cabut Izin Kampanye!
Anies meminta agar pemerintah pusat memastikan tak ada lagi pembatalan sepihak atas kampanyenya.
Baca SelengkapnyaCak Imin Kecewa Respons Istana Hadapi Petisi dan Kritik Akademisi: Jangan Ditarik ke Politik
Petisi tersebut sebagai pengingat yang isinya adalah agenda perubahan tanpa sengaja sama iramanya.
Baca Selengkapnya