Merdeka.com - Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, pembahasan mengenai amandemen UUD 45 belum dibicarakan dalam rapat parpol koalisi pemerintah.

"Di koalisi partai pendukung, sampai saat ini belum kita bicarakan. Bahkan kemarin ketika saya bertanya ke ketum pasca ketemu Pak Jokowi, itu sama sekali tidak disebutkan," kata Ali pada wartawan, Rabu (1/9).

Ali mengaku, tak tahu apa tujuan Ketum PAN Zulkifli Hasan menyinggung amandemen usai bertemu denga Jokowi. Namun, ia memastikan tak ada pembicaraan amandemen saat rapat parpol koalisi terakhir.

"Tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen, tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa. Tapi saya sampai saat ini belum masuk pembicaraan itu," kata Ali.

Meski demikian, Ali menyatakan, saat ini belum urgen melakukan amandemen, apalagi amandemen harus dilakukan dengan sangat teliti.

"Kita belum melihat apa yang urgen untuk amandemen. Karena NasDem sangat berhati-hati soal amandemen. Karena bicara amandemen, potensi kegaduhannya sangat besar. Bicara bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi yang ada adalah mengubah masa jabatan presiden, Jokowi ingin 3 periode dan lainnya," katanya.

Ali menyebut, kondisi pandemi saat ini akan lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 dan membantu rakyat terdampak.

"Ketika (amandemen) itu dilakukan, pasti potensi kegaduhannya sangat besar. Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk Covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tidak kegaduhan, sehingga alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu. Dan Pak Jokowi sangat menyetujui itu kelihatannya," tandasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bercerita ketika diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat bersama partai koalisi pemerintah. Setelah pertemuan itu, ia menilai amandemen perlu dievaluasi.

Zulhas, sapaan karibnya, mengungkap, pembicaraan Presiden Jokowi dengan partai koalisi ada mengenai Covid-19, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ada berbagai pandangan pada pertemuan tersebut membahas kelembagaan.

"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati ga ikut gubernur, gubernur ga ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," katanya dalam Rakernas PAN, Selasa (31/8).

Untuk itu, dia memandang setelah 23 tahun berjalan amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Perlu evaluasi juga arah demokrasi hari ini.

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, ada pihak-pihak yang menilai Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin.

Namun, dia berpandangan sila keempat Pancasila sudah menjelaskan arah demokrasi itu. Yaitu demokrasi dimusyawarahkan bukan terpimpin.

"Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'," katanya.

"Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tutup Zulhas.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com