Asap Karhutla Jadi Sorotan Negara Tetangga, Ini Respons Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengakui pemerintah menerima protes dari sejumlah negara sahabat terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Dudung mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap dampak asap karhutla yang turut dirasakan negara-negara tetangga.

"Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya, beliau sangat concern sekali," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dia menjelaskan, penanganan karhutla masih menghadapi kendala karena sejumlah wilayah memiliki lahan gambut yang sulit dipadamkan. Meski demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut.

"Karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Kerahkan Personel

Dudung menyebut pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, serta satuan terkait untuk menangani karhutla. Namun, luasnya lahan yang terbakar menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman.

"Kalau personel sudah dikerahkan baik TNI, Polri, maupun eh satuan-satuan yang terkait ya. Eh tinggal memang eh sangat luas sih memang ya, lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak beliau, dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidentil ini ya," tutur Dudung.

Dia menambahkan, pemerintah akan melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah yang menjadi fokus penanganan, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.

Laporan tersebut mencakup persentase penanganan, langkah konkret yang akan dilakukan, serta penentuan wilayah prioritas. Menurut Dudung, persoalan karhutla perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya telah menjadi isu lintas negara.

"Apa yang sudah ditangani, berapa persentase yang sudah dilaksanakan. Kemudian langkah-langkah konkrit yang nanti akan kita lakukan, mana yang menjadi prioritas. Karena ini kan sudah menjadi eh isu ke negara lain," jelas dia.

Sementara itu, mengenai tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara lain, Dudung mengatakan belum dapat memberikan jawaban. Pemerintah akan membahas tawaran tersebut terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo.

"Oh ya nanti makanya nanti akan kita bahas di sini, ya," ucap Dudung.