Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan partainya mengajukan 21 gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di sejumlah daerah pemilihan.

Menurutnya, dari jumlah tersebut, rinciannya adalah 4 gugatan DPR RI, 4 gugatan DPRD provinsi dan 13 gugatan DPRD kabupaten/kota.

"Selain itu ada 7 gugatan internal partai yang akan diselesaikan secara internal," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (25/5).

Untuk gugatan eksternal, Baidowi menjelaskan, pihaknya memiliki data-data lengkap terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). PPP memiliki dokumen C1, DAA1, DA1 dan DB1 untuk mengetahui adanya pelanggaran tersebut.

"Akibat pelanggaran secara TSM tersebut PPP dirugikan sehingga berpengaruh terhadap suara maupun kursi," ujarnya.

Dia berharap MK memeriksa perkara secara cermat, objektif dan memerhatikan fakta-fakta persidangan, bahkan di beberapa kabupaten sudah terbit rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).