Menunggu rekomendasi Gerindra ke La Nyalla di Pilgub Jatim
Merdeka.com - Tinggal beberapa jam lagi Partai Gerindra memastikan akan mengusung La Nyalla Mahmud Mattalitti di Pilgub Jawa Timur 2018. Sebab deadline yang diberikan partai besutan Prabowo Subianto sesuai surat tugas nomor: 12-0036/B/DPP-Gerindra/ Pilkada/2017 kepada La Nyalla, hanya sampai 20 Desember 2017 besok.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani itu menyebutkan, jika La Nyalla ingin mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk running Pilgub Jawa Timur, harus sudah mendapat dukungan dari partai lain hingga batas waktu tanggal 20 Desember.
Surat perintah ini diberikan, karena Partai Gerindra hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jawa Timur. Sementara untuk bisa mengusung calon sendiri, salah satu syaratnya harus memiliki 20 kursi. Sehingga perlu tujuh kursi lagi untuk bisa mengusung ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu di Pilkada serentak tahun depan.
Namun menurut Ketua DPD Paratai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, hingga saat pihaknya masih menunggu hasil komunikasi La Nyalla dengan partai lain.
"Kita tunggu besok kepastiannya, apakah Pak La Nyalla bisa melaksanakan tugas yang diembannya. Kami sebagai DPD menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan partai," tegas Soepriyatno dihubungi wartawan, Selasa (19/12).
Sementara soal La Nyalla berhasil mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain atau tidak hingga batas waktu yang ditentukan itu, Soepriyanto menegaskan kalau pihaknya tetap akan mematuhi apapun keputusan DPP Partai Gerindra.
"Yang penting, apa yang disampaikan pimpinan partai, kami melaksanakan saja. Kita tetap masih menghormati surat tugas yang diberiakn ke Pak La Nyalla. Jadi (sampai saat ini) belum ada perkembangan baru," tandasnya.
Sebelumnya, per tanggal 10 Desember 2017 lalu, DPP Partai Gerindra melalui suratnya: 12-0036/B/DPP-Gerindra/ Pilkada/2017, menunjuk La Nyalla sebagai bakal calon gubernur yang akan diusung Partai Gerindra. Syaratnya, mantan Ketua Umum PSSI itu harus bisa memperoleh tambahan dukungan dari partai lain hingga tanggal 20 Desember.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaTurun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca SelengkapnyaSoal Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Bocorkan Komunikasi dengan NasDem dan PKB
Baru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Malam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup Sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2024
Mulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaSelama Debat Ketiga Pilpres 2024, Prabowo Tiga Kali Setuju dengan Pernyataan Ganjar
Menurut dia, pendapat mantan Gubernur Jawa Tengah itu masuk akal, bukan hanya ngomong doang.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya