Merdeka.com - Partai Amanat Nasional telah resmi gabung ke koalisi Jokowi. Hal ini setelah Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan. Masuknya PAN ke Kabinet mulai dikaitkan dengan pengaruh Presiden Joko Widodo di Koalisi Indonesia Bersatu. KIB adalah koalisi yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan PPP.

Dengan bergabungnya Zulkifli Hasan ke kabinet, maka seluruh ketua umum partai KIB duduk di kursi kabinet Jokwoi. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menko Perekonomian. Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Menteri Bappenas. Semuanya kini berada langsung di bawah komando Jokowi.

Masuknya PAN ke kabinet Jokowi menjadi kode Jokowi memberikan lampu hijau pembentukan KIB. Jokowi disebut ingin memperkuat komposisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di kabinet untuk 2024.

"KIB tak lepas dari 'tangan' Istana," kata sumber merdeka.com di internal koalisi pemerintah saat dikonfirmasi.

Menurut informasi sumber, KIB diproyeksikan untuk memberikan tiket bagi Capres pilihan Jokowi. Sinyal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Airlangga yang terbuka mengusung kader di luar KIB.

Perolehan suara Golkar, PPP dan PAN jika ditotal sudah melebihi ambang batas pencalonan Presiden 20 persen. Berdasarkan hasil Pemilu 2019 dari KPU, Golkar mendapat 85 kursi dengan presentase 12.31%, PAN mendapat 44 kursi atau 6,84% dan PPP mendapat 19 kursi atau 4,52%. Gabungan suara ketiga partai mencapai 23,67%. Artinya sudah cukup mengusung calon presiden sendiri.

"Kita lihat saja siapa Capres yang diusung, internal KIB atau capres yang didukung Jokowi," ungkap dia.

Merdeka.com sudah menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratiko dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung atas informasi tersebut. Namun, hingga saat ini, keduanya tak membalas panggilan telepon dan pesan singkat kami.

Makin besarnya pengaruh Jokowi diamini oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. Dia mengakui Presiden Joko Widodo mempengaruhi landscape dan langkah politik ke depan. Dengan tiga ketua umum KIB di dalam kabinet akan memberikan kesempatan untuk semakin dekat dengan Jokowi.

"Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa tentu yang presiden itu kan turut juga mempengaruhi landscape politik kita pasti ya," ujar Arsul kepada wartawan.

Arsul mengatakan, ketiga ketua umum berada dalam pemerintahan punya akses ke dalam masalah pemerintahan dan kenegaraan. Karena akses itu partai-partai punya kesempatan sama memahami masalah pemerintahan untuk menentukan langkah KIB. Termasuk akan menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung KIB.

Bila ada satu ketua umum tidak berada di kabinet, pemahaman terhadap kenegaraan akan berjarak.

KIB juga akan mulai menyesuaikan visi misi dengan pemikiran Jokowi. Meskipun, Arsul tidak menyinggung soal pengaruh Jokowi dalam penentuan calon Presiden yang bakal diusung KIB.

"Menyesuaikan artinya apa yang ada dalam pikiran partai-partai KIB tentang katakanlah visi dan misi pemerintahan ke depan gitu ya, dengan masukan-masukan dari presiden pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari presiden yang ada pada saat ini," ujar Arsul.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menduga ada keterlibatan Jokowi dalam pembentukan KIB. Sebab, menurut dia, menteri-menteri Presiden tidak mungkin membuat koalisi tanpa sepengetahuan dan izin dari Jokowi. Jokowi pun menjadi semakin mudah melakukan konsolidasi politik jelang Pilpres 2024 dengan adanya KIB.

"Ini ingin menegaskan KIB bagian daripada bentukan dari Jokowi," ujar dia.

Ujang berpandangan, ada tidaknya pengaruh Jokowi dalam KIB bisa dilihat dari capres yang diusung. Bila capres berasal dari internal KIB, maka bisa diprediksi koalisi itu terbentuk secara murni.

Tetapi jika Capres yang diusung berasal dari luar seperti Ganjar, kata Ujang, itu menandakan KIB dibentuk untuk konsolidasi kekuatan bagi Capres pilihan Jokowi.

"Perlu capres cawapres tertentu, bahkan perlu mencari perahu capres yang dijagokan itu," ujar Ujang.

Di sisi lain, pembentukan poros KIB diyakini membuat partai-partai koalisi Jokowi lain gerah. Sebab, munculnya KIB membuat polarisasi di internal koalisi. Dampaknya, partai-partai akan sibuk bermanuver mencari kawan.

"Ini bukan sebatas ancaman tapi bikin enggak nyaman saja partai2 yang belum bikin poris politik," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Adi punya pandangan berbeda. Meskipun diakui besar kekuatan Jokowi di KIB, tetapi dia percaya PAN, PPP dan Golkar tidak mudah diintervensi karena punya cukup suara untuk usung jagoan sendiri.

"Artinya sekalipun KIB dikaitkan sekoci politik presiden misalnya dengan asumsi Ganjar yang akan diusung belum tentu juga. Kalau melihat statement Airlangga," tegas Adi.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto ikut membantah intervensi Jokowi di KIB meningkat setelah bergabungnya Zulhas ke kabinet. Yandri menegaskan, PAN telah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi sejak Agustus 2021. Sedangkan, kata dia, KIB baru sebulan lalu terbentuk.

"Jadi jauh jaraknya setahun dari rakernas PAN gabung pak Jokowi sementara KIB baru sebulam terakhir," tegas Yandri.

Meski begitu, Yandri tak menampik bila KIB bisa saja berkomunikasi dengan Jokowi untuk membahas Capres 2024. Masukan dari Jokowi dinilai penting bagi KIB untuk merumukan calon pemimpin terbaik di masa depan.

"Intinya kan semakin banyak kita bertanya semakin banyak menampung aspirasi semakin baik untuk kepemimpinan nasional," ujar dia.