Manuver Anies sentil Ahok soal sungai & kontrak politik dengan warga

Merdeka.com - Manuver bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur Februari 2017 mendatang kian licin. Bakal cagub yang diusung Gerindra dan PKS ini kerap melakukan komentar pedas terhadap pesaingnya yang juga cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies belakangan mengomentari kinerja Ahok selama menjabat gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, kondisi ibu kota saat ini berkat usaha gubernur terdahulu dan bukan murni karena kinerja Ahok.

"Sebagai contoh, kita menyaksikan sungai-sungai bersih bukan? Programnya dirancang tahun 2009 oleh pak Fauzi Bowo, lalu mulai dilaksanakan mulai akhir pemerintahan Pak Fauzi Bowo. Diteruskan oleh bapak Jokowi, dua tahun terakhir ini diteruskan oleh bapak Basuki. Jadi kesinambungan yang baik itu penting," kata Anies, Jumat (30/9) kemarin.

Ahok sendiri hanya tertawa kecil saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Anies yang menilai bersihnya sungai di ibu kota merupakan program dari kepemimpinan Fauzi Bowo. Menurut Ahok, tanpa dijelaskannya, situs pencari Google saja mengetahui siapa yang melakukan pembersihan sungai di Jakarta.

"Orang iseng kirim ke saya 'Sungai di Jakarta bersih karena Foke' langsung ditulis 'Did you mean sungai bersih karena Ahok'. Itu Google gitu loh," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, program pembenahan drainase Jakarta sudah dicanangkan pada zaman kepemimpinan Sutiyoso dengan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Namun program tersebut ditandatangani pada zaman Fauzi Bowo.

"Sama kayak MRT semua zamannya mereka (Fauzi Bowo). Tapi siapa yang eksekusi? Itu yang saya sama Pak Jokowi sampaikan," beber Ahok.

Manuver mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bukan hanya mengomentari kinerja Ahok. Akhir pekan kemarin bahkan Anies melakukan blusukan ke dalam pemukiman warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan itu Anies banyak melakukan dialog dengan warga sekitar mengenai penggusuran. Dalam dialog tersebut rektor Universitas Paramadina ini disodorkan kontrak politik dari warga bila dirinya memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017.

Dalam kontrak politik itu warga menuntut Anies untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun.

"Melegalisasi kampung-kampung yang di anggap ilegal. Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan di akui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik," kata Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Purwanto di hadapan Anies Baswedan, Minggu (2/10).

Kontrak politik selanjutnya, Anies diminta untuk pro rakyat miskin. Anies juga diminta dalam kerjanya berbasis pelayanan dan melibatkan partisipasi warga untuk Jakarta beradab

Selain itu, dalam kontrak politik itu juga Anies diminta untuk tidak melakukan penggusuran kepada permukiman kumuh. Melainkan penataan seperti kampung tematik, atau kampung deret.

Warga juga menuntut perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional. Selanjutnya Anies diminta tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh di kampung-kampung Jakarta.

"Mengkaji Ulang dan Merevisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI Jakarta dalam hal zonasi peruntukan yang sudah menjadi perkampungan tidak berubah fungsi menjadi pusat perniagaan apartemen taman terbuka hijau dan lain-lain lebih mengutamakan kepentingan warga masyarakat yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun. Terakhir keterbukaan dan penyebarluaskan informasi kepada warga kota," jelas Purwanto.

Usai membacakan kontrak politik itu, Anies pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Di hadapan warga Anies berjanji akan melaksanakan kontrak politik itu bila dirinya bisa memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017 mendatang.

"Insya Allah bila tanggal 15 Februari itu terpilih kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari," ucap Anies.

Anies mengaku akan melaksanakan kontrak politik itu bila pada Pilgub DKI Jakarta mendatang dirinya menang. Namun Anies menegaskan proses legalisasi tanah itu memiliki catatan yakni berlaku bagi tanah yang tak bermasalah.

"Di situ dibaca lengkap ada catatannya, kecuali tanah yang tidak bermasalah," pungkasnya.