Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim

Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim

Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim

Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tengah menggelar sidang dugaan pelanggaran etik hakim MK. Namun, putusan yang telah dibuat para hakim yang tengah disidang itu sudah final dan mengikat serta harus diikuti.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md seusai Ngopi Bareng Menko Polhukam di The Rinra Hotel, Rabu (1/11) malam.

Mahfud meminta semua pihak menahan diri sembari menunggu sidang etik MKMK terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang etik dipimpin Jimly Asshiddiqie. "Itu kan sedang diperiksa oleh mahkamah kehormatan. Jadi biar saja MKMK nanti yang memberi tahu kepada kita," ujar bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu.

Mantan Ketua MK ini menyebut jika ditemukan pelanggaran etik dalam proses pengambilan putusan maka perlu diberikan hukuman. Hal sebaliknya, kata Mahfud, juga perlu dibuktikan.

Mantan Ketua MK ini menyebut jika ditemukan pelanggaran etik dalam proses pengambilan putusan maka perlu diberikan hukuman. Hal sebaliknya, kata Mahfud, juga perlu dibuktikan.

"Apa yang terjadi dan apa hukumannya kalau perlu ada hukuman," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Mahfud menegaskan putusan MK adalah mengikat dan harus diikuti. Ia menjelaskan jika ke depan ada dugaan pelanggaran dilakukan hakim MK, maka jalurnya adalah pengadilan etik.

"Putusan MK itu mengikat, putusannya begitu, mengikat harus diikuti. Kalau proses membuat putusan itu melanggar etika, itu ada pengadilan etikanya," tutur Mahfud.

Mahfud menjelaskan soal Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan MK adalah lembaga yang mengadili sengketa dan putusannya adalah inkrah atau final. Ia menegaskan tidak ada lagi putusan di atas putusan MK.

Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim

"Putusannya bersifat final dan mengikat, selesai, tidak ada bandingnya. Nah pak hakimnya korupsi? Hakimnya melanggar etik? Adili," kata Mahfud.

Mahfud pun mencontohkan adanya hakim MK yang terjerat kasus suap. Setidaknya ada dua hakim MK yang pernah tersandung masalah suap yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

"Dulu ada hakim sekarang sedang dipenjara, Ketua MK, putusannya salah semua karena suap dari bupati, wali kota, banyak sekali. Dari Kalimantan, Lampung, Banten pakai suap rupanya, tapi putusannya itu mengikat. Terus hakimnya yang melanggar hukum itu masuk penjara. Putusan hakim itu harus dianggap benar kalau sudah diputuskan inkrah," sebutnya.

Mahfud kembali menegaskan putusan MK adalah final dan menyelesaikan perdebatan. Jika ada putusan hakim dianggap curang atau dianggap tidak berlaku maka tidak akan pernah ada putusan final.

"Oleh sebab itu, putusan itu mengikat, hakimnya tangkap, hakimnya adili. Nah seperti sekarang ada pengadilan etik, kita lihat saja seperti apa hukumnya kalau saudara anggap itu politik dinasti, anggap karena ada intervensi, kita tidak tahu benar tidaknya karena sedang diperiksa oleh Pak Jimly," pungkasnya

Reaksi Anies soal Putusan MKMK Terhadap Sembilan Hakim MK Langgar Kode Etik
Reaksi Anies soal Putusan MKMK Terhadap Sembilan Hakim MK Langgar Kode Etik

Putusan MKMK terhadap dugaan pelanggaran sembilan hakim MK tersebut akan menjaga kehormatan mahkamah.

Baca Selengkapnya
Sidang MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Kode Etik, Disanksi Teguran Lisan
Sidang MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Kode Etik, Disanksi Teguran Lisan

Pada putusan pertama, MKMK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada 9 hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui

Mantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dakwaan Jaksa Dinilai Tidak Jelas, Hakim Bebaskan Eks Ketua KPU Bengkalis
Dakwaan Jaksa Dinilai Tidak Jelas, Hakim Bebaskan Eks Ketua KPU Bengkalis

Mantan Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly merupakan terdakwa dugaan korupsi senilai Rp4,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Sidang MKMK Memberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK Tapi Masih Jadi Hakim MK
Sidang MKMK Memberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK Tapi Masih Jadi Hakim MK

MK telah menggelar sidang pleno putusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim

Baca Selengkapnya
Cak Imin Siap Beri Bantuan Hukum Kades yang Diduga Lakukan Korupsi
Cak Imin Siap Beri Bantuan Hukum Kades yang Diduga Lakukan Korupsi

Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Menantu Dibunuh Mertua di Pasuruan Ternyata Mahasiswi UT Unair
Terungkap, Menantu Dibunuh Mertua di Pasuruan Ternyata Mahasiswi UT Unair

Ibunda korban meminta agar pelaku dihukum seberat - beratnya.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD ke Luhut: Pencegahan Korupsi Belum Bagus, OTT Tak Bisa Dihapuskan
Mahfud MD ke Luhut: Pencegahan Korupsi Belum Bagus, OTT Tak Bisa Dihapuskan

Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.

Baca Selengkapnya
Dalami Korupsi Pemanfaatan Aset di Labuan Bajo, Dua Kantor Pemda di NTT Digeledah Kejati
Dalami Korupsi Pemanfaatan Aset di Labuan Bajo, Dua Kantor Pemda di NTT Digeledah Kejati

Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.

Baca Selengkapnya