Merdeka.com - Mahkamah Agung telah mengeluarkan 4 paket kebijakan menyambut Pemilu 2019. Ketua MA Hatta Ali mengatakan 4 paket itu dibuat bertujuan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 5 tahunan itu.

"Untuk mengawal proses demokrasi. MA telah mengeluarkan 4 paket kebijakan," kata Hatta saat pembacaan refleksi akhir tahun MA di Gedung MA, Jakarta, Kamis (27/12).

Hatta menjelaskan empat paket kebijakan itu yaitu nomer 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tidak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Kemudian, Perma Nomer 2 tahun 2018 tentang hakim khusus Tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Lalu SEMA No.2 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan SEMA No.3 Tahun 2016 Terhadap semua jenis surat keterangan.

"MA kembali menegaskan bahwa penerbitan surat-surat keterangan dari pengadilan berkaitan persyaratan pencalonan pejabat publik seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit surat tidak pernah sebagai terpidana," kata Hatta.

Dia berharap terbitnya kebijakan tersebut terjadi independensi kekuasaan hakim. Hatta juga mengimbau aparatur peradilan untuk menjaga integritasnya dari ranah politik praktis.

"Maka seluruh jajaran aparatur peradilan di seluruh Indonesia diwajibkan menjaga netralutasdengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun, " papar Hatta.