Merdeka.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo mengatakan dirinya siap untuk melindungi hak-hak saksi dan korban dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wahyu Setiawan, Harun Masiku, sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan swasta yang juga eks caleg PDIP bernama Saeful, sebagai tersangka.

"Kami LPSK berdasarkan kewenangan yang kami punyai, kami membuka kesempatan dan memberi peluang bagi siapa saja yang bersedia jadi saksi pelaku atau Justice Collaborator. LPSK siap memberikan perlindungan," kata Hasto dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (1/19).

Hasto menjelaskan pihaknya mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang mau bekerja sama dengan penegakan hukum atau Justice Collaborator (JC). Menurut dia, penegak hukum berwenang dalam menentukan seseorang sebagai saksi atau korban dalam suatu kasus.

"Namun, kalau kesaksian saksi itu tidak berdampak signifikan, maka LPSK tidak dapat memberikan perlindungan," jelasnya.

Lalu Hasto juga menegaskan bahwa LPSK hanya bisa memberikan perlindungan untuk beberapa kasus saja. Misalnya tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika, pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan seksual pada perempuan serta penganiayaan oleh aparat.

"Tindak pidana lain di luar prioritas itu, tapi kemudian LPSK bisa memberikan perlindungan karena ada ancaman serius pada saksi atau korban," kata dia.

Sejauh ini, Hasto mengaku belum mendapat laporan ada saksi atau korban kasus Suap PAW Caleg PDIP yang meminta perlindungan.