KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku Hari ini, DPR Klaim Hukum Indonesia akan Lebih Berkeadilan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan tanggapan mengenai berlakunya KUHP-KUHAP yang mulai berlaku pada hari ini, Jumat (2/1/2025). Sebagai perwakilan rakyat, ia menyambut momen ini dengan penuh rasa haru dan sukacita.

Menurutnya, perjuangan untuk menggantikan KUHP yang merupakan warisan dari penjajah Belanda dan KUHAP yang berasal dari era Orde Baru akhirnya dapat terwujud setelah 29 tahun masa reformasi.

"Hukum kita memasuki babak baru, bukan lagi sebagai aparatus represif kekuasaan tetapi sebagai alat rakyat mencari keadilan," ungkap Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari yang sama.

Habiburokhman berpendapat bahwa seharusnya pembaruan terhadap KUHP dan KUHAP sudah dilakukan sejak awal reformasi pada tahun 1998. Namun, menurutnya, selalu ada berbagai kendala yang menghalangi proses tersebut.

Dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut kehadiran produk hukum yang baru ini. Politisi dari Partai Gerindra tersebut merasa optimis bahwa penerapan hukum yang baru ini akan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih baik.

"Kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro pengakuan dan HAM dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan," ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Pada tanggal 18 November 2025, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU KUHAP untuk dijadikan undang-undang. Di hari yang sama, Menteri Hukum, Supratman Agtas, mengumumkan bahwa KUHAP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2025, bersamaan dengan implementasi KUHP yang baru.

“Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap,” kata dia.