KSP Tegaskan Pendidikan Fondasi Keadilan Sosial, Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah Jadi Prioritas

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa **pendidikan fondasi keadilan sosial** dan kemakmuran bangsa. Pemerintah fokus revitalisasi dan digitalisasi sekolah untuk pemerataan kualitas serta mewujudkan 'Pendidikan Next Level'.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
KSP Tegaskan Pendidikan Fondasi Keadilan Sosial, Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah Jadi Prioritas
Pemerintah Prabowo menjadikan pendidikan sebagai fondasi keadilan sosial, fokus pada revitalisasi dan digitalisasi sekolah. KSP Qodari dorong percepatan program demi pemerataan kualitas di seluruh Indonesia. (AntaraNews)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Ia menyatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi keadilan sosial dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di ICE BSD, Tangerang.

Acara tersebut membahas "Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026". Qodari menekankan bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Kebijakan ini menjadi salah satu dari lima prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah bertekad memastikan bahwa program pendidikan tidak hanya berhenti pada konsep semata. Namun, harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh guru, siswa, dan seluruh masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Pendidikan sebagai Prioritas Utama Nasional

KSP Muhammad Qodari menjelaskan bahwa **pendidikan fondasi keadilan sosial** merupakan salah satu dari lima prioritas utama Presiden Prabowo. Prioritas lain meliputi pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi kemajuan bangsa.

Qodari menegaskan, "Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa." Oleh karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia.

Kebijakan pendidikan ini tidak boleh hanya menjadi wacana atau seremonial semata. Sebaliknya, harus mampu menciptakan dampak positif yang nyata. Manfaat tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh elemen pendidikan, mulai dari guru hingga siswa di seluruh pelosok negeri.

Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk Kualitas Merata

Program revitalisasi sekolah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, target revitalisasi meningkat dari 14.173 sekolah menjadi 16.140 sekolah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini tetap sebesar Rp16,9 triliun.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah akan direvitalisasi. Alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp14,57 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program. Qodari mengajak kepala daerah untuk mengusulkan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan revitalisasi. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial (CSR) dan sumber non-APBN juga didorong untuk memperluas cakupan program.

Digitalisasi Pembelajaran Menuju Pendidikan Next Level

Selain revitalisasi fisik, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi fokus utama pemerintah. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan "Pendidikan Next Level" di era pemerintahan Presiden Prabowo. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat mengakses pendidikan berkualitas setara dengan di kota besar. Qodari menjelaskan, "Saya menyebutnya pendidikan next level, sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi." Teknologi digital menjadi kunci pemerataan akses.

Materi pembelajaran digital dapat diakses baik secara daring maupun luring, seperti melalui flashdisk. Kantor Staf Presiden akan terus mengkoordinasikan lintas kementerian untuk memastikan efektivitas program. Pengawasan cermat dari kepala daerah juga diperlukan agar sarana digitalisasi dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen Pemerintah untuk Generasi Unggul

Pemerintah melalui dua program besar ini, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, menunjukkan komitmen kuat. Tujuannya adalah menghadirkan **pendidikan inklusif**, adaptif, dan berdaya saing global. Ini adalah langkah strategis untuk menyiapkan generasi masa depan.

KSP akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan hambatan di lapangan dapat segera teratasi. Manfaat dari program ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Optimalisasi pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan.

Qodari optimistis bahwa inisiatif ini akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa. "Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level," ujarnya. Hal ini akan melahirkan calon-calon pemimpin dari seluruh pelosok negeri.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi