Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat belum bisa bersikap terkait kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota komisioner KPU Garut. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, dirinya akan meminta klarifikasi kepada anggota KPU Garut mengenai kasus tersebut.

Jika tidak malam ini, pertemuan itu diselenggarakan di hari Senin (26/2) mendatang. "Nanti saya panggil ke kantor KPU (di Bandung) saya akan minta klarifikasi," katanya saat dihubungi, Minggu (25/2).

"Saya belum bisa bersikap, karena belum tahu informasinya (yang jelas) seperti apa," ia melanjutkan.

Sejauh ini, ia mengaku mengetahui kasus tersebut dari media massa. Belum ada informasi langsung yang disampaikan anggota KPU Jabar kepadanya.

"Mungkin nanti malam mereka (pengurus KPU Garut) datang ke Bandung. Karena tadi siang ada acara katanya," ucapnya.

Tak hanya itu, ia akan melakukan pemanggilan serupa kepada seluruh pengurus KPU di daerah Jawa Barat. "Saya akan berikan pengarahan khusus. Karena (gratifikasi) ini tidak boleh. Kita harus netral," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Pilbup Garut tercoreng dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak hanya itu, Ketua Panwaslu pun diduga melakukan hal yang sama.

Mereka ditangkap karena diduga meloloskan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Garut. Diketahui, dua orang tersebut adalah komisioner KPU Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri.

Penangkapan berlangsung Sabtu (24/2) siang hari oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri. Satu buah unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih pun turut diamankan.

Keduanya diduga menerima gratifikasi karena meloloskan salah satu paslon. Namun, pihak kepolisian belum bisa merinci secara lengkap terkait penangkapan tersebut, termasuk siapa paslon yang terlibat.

Jika terbukti, keduanya melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-Undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU.