Istana: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menangkap para kritikus. Tidak ada orang yang ditangkap karena mengkritik pemerintah.
"Pemerintah tidak pernah menangkap para kritikus, tidak ada orang yang mengkritik ditangkap oleh pemerintah. Kecuali di masa lalu," katanya dalam sebuah diskusi virtual 'Revisi UU ITE, Akankah Beri Keadilan?', Jumat (19/2).
Fadjroel kemudian disinggung data Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dari catatan KontraS, hingga Oktober 2020 ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi.
Dia pun mengungkapkan bahwa Polri tidak asal tangkap. Tapi mereka memang menangkap orang karena sudah memenuhi unsur pidana.
"Saya sudah bicara dengan tim Polri mereka mengatakan setiap baik delik aduan maupun delik umum yang terkait dengan kebebasan berbicara di Indonesia itu mereka selalu berupaya sekeras mungkin untuk menemukan unsur-unsur terkait dengan pidana," tuturnya.
Kemudian, lanjut Fadjroel, Polri juga mengkaji dahulu dengan sejumlah ahli sebelum menangkap orang dengan UU ITE. Dia bilang, Polri betul-betul selektif mengambil sikap.
"Terkait dengan undang-undang ITE mereka bukan putusan dari mereka, mereka setidaknya melibatkan tiga ahli, ada yang tentang teknologi, ada yang bahasa," ucapnya.
"Jadi tidak terkait langsung dengan si penegak hukumnya, jadi memang diupayakan setiap pengambilan keputusan yang terkait kebebasan berpendapat diupayakan itu betul-betul selektif oleh penegak hukum," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
2 Bintara Polri Dihukum Komandan Gara-Gara Naik Pangkat Belum Didampingi Bhayangkari 'Jangan Kumis Saja Ditebalin'
Dua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaPolri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaPolri Libatkan KNKT Usut Penyebab Kecelakaan KM 58 yang Menewaskan 12 Orang
Listyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaPolri Bentuk Tim Urai Kemacetan Saat Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, tim pengurai akan ada di setiap polda bertugas menyelesaikan permasalahan arus lalu lintas.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaDilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnya