Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menjabarkan ada tiga faktor pemicu potensi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Dari segi kontestasi, Pilkada 2018 memiliki potensi persaingan yang sangat tinggi lantaran berdekatan dengan Pilpres 2019.

Dalam faktor pemilih, Pilkada 2018 mencapai rekor pemilih terbanyak. Perkiraan KPU, data untuk pemilihan Presiden 2019 mencapai 197 juta pemilih. Sedangkan Pilkada 2018 tercatat mencapai 158 juta orang.

"158 Juta pemilih itu diperebutkan di 2018. Itu artinya hampir 80 persen total pemilih nasional akan diperebutkan dari Pemilu 2018," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman saat diskusi publik Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Perputaran uang pada pilkada serentak mendatang juga sangat besar. Totalnya Rp 11.9 triliun. Itupun baru anggaran untuk KPU. Belum mencatat dana yang dianggarkan kepada Bawaslu, Polri, TNI, maupun para kandidat.

"Karena kompetisinya sangat ketat, uang yang terlibat banyak, jumlah pemilih yang diperebutkan banyak, maka kompetisi ini akan berlangsung sangat ketat makanya KPU sangat berhati-hati betul," tutur Arief.

Faktor terakhir adalah KPU sendiri sebagai pihak penyelenggara. Pada pilkada serentak, banyak anggota KPU yang masa jabatannya habis. Lebih lagi bertepatan pada pemungutan suara. Berdasarkan undang-undang yang mengatur sekarang, tidak bisa dilakukan masa perpanjangan waktu. Sedangkan, harus dilakukan perekrutan kembali.

"Peserta dalam proses rekrutmen ada upaya 'cawe-cawe'," kata Arief.

Sementara itu, Direktur Rumah Bebas Konflik (Rubik), Abdul Ghofur, setuju dengan paparan Arief. Faktor yang sama, menurutnya, menjadi pemicu konflik lantaran dekat dengan Pilpres 2019. Dia memandang Pilkada 2018 ini berpotensi menjadi batu loncatan untuk 2019. Bahkan ditambah dengan duplikasi konflik yang terjadi di 2017 lalu, khususnya pilkada DKI Jakarta.

"Bahwa stepping stone, batu loncatan mencapai target lebih besar lebih spesifik pilpres," ucapnya.