Idrus Marham Ingatkan Perintah Prabowo Jelang Putusan MK: Pendukung 02 Tidak Boleh Turun ke Jalan

"Kemarin kita ini sudah menerima perintah dari presiden terpilih dan mengingatkan juga kepada mereka-mereka ini sebagai tim yang ada di depan bahwa tidak boleh pendukung-pendukung 02 untuk turun aksi di jalan. Ini permintaannya, ini jelas," kata Idrus kepada wartawan, Minggu (21/4).

Idrus menjelaskan alasan Prabowo melarang para pendukung turun ke jalan

Prabowo dinyatakan ingin menjaga kondusivitas di masyarakat. Dia juga meyakini putusan MK akan menghasilkan keadilan sebagai lembaga yang independen.

"Kenapa presiden terpilih melarang? Ternyata di balik itu kalau kita turun, sama saja kita tidak percaya MK. Kita harus percaya MK sebagai sebuah lembaga yang independen, yang mandiri," jelas dia.

"Saya cek itu semua di bawah, sesungguhnya masyarakat Indonesia sangat tenang mengikuti ini karena bisa diakses secara terbuka melalui media. Karena itu seluruh masyarakat Indonesia mengetahui jalan cerita itu," ujar Hinca.

"Mereka tetap tenang saja menjalankan semua tugasnya dan saya kira semuanya akan baik. Mudah-mudahan tuntas besok. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menggelisahkan," tambah dia.

Segala proses hukum yang saat ini berjalan di MK, lanjut Hinca, telah ditangani oleh Tim Echo yang mengawal sampai tuntas. Meskipun kerap ada informasi jelang pembacaan putusan turut menyudutkan kubu Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo, presiden terpilih, menginstruksikan untuk tidak turun. Hal yang serupa dilakukannya tahun 2019. Jadi ini bukan kali ini. 2019 pun diminta untuk tidak turun. Hari ini pun tidak turun, berarti konsisten ini. Karena kita percaya pada MK, kita percaya pada peradilan ini," ucapnya.

Diketahui, pengucapan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 akan dilangsungkan Senin, 22 April 2024.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menjelaskan bahwa mekanisme persidangan diawali dengan surat panggilan terhadap para pihak yang terlibat.

Fajar menjelaskan, sidang akan mengagendakan pembacaan putusan. Para pihak berperkara nantinya didudukkan dalam satu majelis yang sama. "Jadi digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama," ujar Fajar.