Hasto Kesal Buku Arahan Megawati Terkait Pilkada 2024 Masih Disita KPK: Masuk Ranah Intervensi Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ponsel dan buku partai miliknya masih disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ponsel dan buku partai miliknya masih disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto sudah mencoba ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar buku dan ponsel tersebut dikembalikan. Sebab, buku itu berisikan arahan-arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkaitan data-data Pilkada 2024.
"Ya kita sudah mencoba suatu proses ke Dewan Pengawas karena itu dokumen menyangkut hal-hal yang sangat penting terkait dengan informasi partai," kata Hasto, diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (15/8.
Menurut Hasto, penyitaan buku tersebut masuk dalam ranah intervensi penguasa terhadap hukum. Kemudian, dia menduga ada upaya-upaya untuk mengatur agar calon kepala daerah yang muncul adalah mereka yang dikehendaki penguasa.
"Sehingga dengan melihat bagaimana Pilkada itu juga masuk ranah intervensi hukum, kemudian mencoba untuk di daerah-daerah strategis mengatur agar calon-calon yang muncul adalah calon-calon yang dikehendaki oleh penguasa," ujarnya.
"Maka buku itu menyimpan berbagai informasi rahasia terkait dengan Pilkada dan juga arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," sambung dia.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan bahwa buku yang disita itu bisa saja dikaitkan dengan upaya pengambilalihan PDIP yang baru saja diungkapkan oleh Megawati.
"Karena upaya-upaya untuk mengambil alih PDI Perjuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, apa yang menjadi rumors itu ternyata kan kemudian hari terbukti," pungkasnya.
Sebagai informasi, buku partai itu disita penyidik setelah menggeledah staf Hasto, Kusnadi pada Senin (10/6).
Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyebut, buku yang disita penyidik KPK dari kliennya berisi catatan strategi pemenangan Pilkada PDIP se-Indonesia.
Saat itu, Hasto tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku yang saat ini masih buron.
“Buku tersebut terkait pemenangan Pilkada PDI Perjuangan se-Indonesia. Itu kebijakan partai terkait dengan strategi pemenangan Pilkada se-Indonesia,” kata Ronny saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa (11/6).
