Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman tengah menyoroti dinamika politik nasional, dia menyampaikan banyak narasi negatif yang berusaha memframing Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jahat.
Habiburokhman menerangkan, framing negatif yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap Presiden Jokowi sangat tidak tepat dengan apa yang telah dilakukan di pemerintahannya.
“Beberapa saat lalu kita menangkap adanya narasi-narasi memframing secara jahat, menyudutkan, dan membangun opini negatif terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi secara pribadi, seolah-olah Pak Jokowi neo-orba apa yang dipraktikkan Jokowi adalah dinasti dalam konteks negatif," jelas Habiburokhman di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurutnya, framing yang ditujukan kepada Jokowi mengenai kekuasaan untuk kepentingannya yang bersifat otoritarianisme, hal itu sama sekali tak dipraktikkan Jokowi.
"Tapi kalau diframing Pak Jokowi menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya, bersikap otoriter, itu jauh sekali, sama sekali tak ada praktek otoritarianisme yang dipraktikkan Pak Jokowi selama memimpin," jelasnya.
Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru (orba) berlangsung dan masa kepemimpinan Jokowi saat ini.
Katanya, Jokowi tak menanggapi secara hukum menyoal kritik dan hinaan yang ditujukan kepadanya.
"Banyak orang yang mengritik dan mempersoalkan Jokowi itu tidak ditanggapi secara hukum, itu tak terjadi di era Pak Jokowi. Orang bebas menyampaikan pendapat, belakangan orang yang menyudutkan Pak Jokowi sebagai Neo-orba," sebut Habiburokhman (12/12).
Habiburokhman mengatakan, belakangan ini ada pihak yang berubah sikapnya. Mereka tak lagi menyudutkan Jokowi.
Habiburokhman menduga pihak tersebut berubah 'haluan' karena terpentok urusan elektoral.
"Belakangan ada perubahan sikap yang tak lagi menyudutkan Jokowi, kami mempertanyakan sikap tersebut apakah karena elektoral belaka. Padahal bangsa ini, narasi-narasinya harus mengedukasi masyarakat, kalau kita menuduh orang itu harus ada buktinya," paparnya.
"Bukan demi itung-itung kalkulator elektoral, kita sudahi gaya politik seperti itu, kita bisa memframing orang secara jahat malah berbuat sebaliknya, kalau apa yang sudah bagus dilakukan Jokowi jangan coba-coba memfitnah beliau," tutur Habiburokhman.
Waketum Gerindra itu mengimbau untuk menyudahi gaya berpolitik karena urusan kalkulator elektoral. Menurutnya, berpolitik itu harus dilalui dengan ikhlas.
"Pada intinya ke depan, kita sudahi gaya berpolitik seperti itu, gaya politik karena kalkulator elektoral, memframing orang secara jahat lalu berubah pikiran berubah narasi. Sebaliknya, kita berpolitik harus ikhlas," tutup Habiburokhman.
Reporter Magang: Fandra Hardiyon
Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca Selengkapnya
Ganjar pamer baju garis hitam putih yang sering dia pakai desain dari Presiden Jokowi. Lalu, pesan apa yang ingin disampaikan Ganjar?
Baca Selengkapnya
Elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo masih nomor satu dari hasil survei terbaru Indikator Politik. Bahkan, keterpilihan Ganjar mencapai 37,4 persen.
Baca Selengkapnya
"Bukti bahwa gaya kampanye yang mengedepankan politik merangkul serta riang gembira mendapatkan tempat di hati masyarakat,”
Baca Selengkapnya
Dunia politik beberapa waktu digegerkan dengan manuver putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Airlangga mengakui jika pertemuannya dengan Puan Maharani pasti membahas soal politik. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail soal pembahasannya
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan jika melihat situasi politik yang memanas.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi