Merdeka.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal politik genderuwo menuai banyak reaksi. Praktisi Industri dan Bisnis Said Didu justru menyebut, hal yang paling berbahaya adalah genderuwo yang sudah masuk dalam sistem pemerintahan penguasa.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi 'Menumpas Genderuwo Ekonomi' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).

"Genderuwo yang paling bahaya di negara adalah kalau genderuwo itu sudah menyatu dengan kekuasaan," kata Said Didu.

Dia mencontohkan, selain utang pemerintah, perusahaan-perusahaan BUMN juga tak kalah memperbanyak utang. Publik pun dibuat terkejut karena pengurusan utang tersebut seolah 'gaib' dan secara tiba-tiba muncul hasil total angka utang BUMN.

"Lobi-lobi untuk mendapatkan sumber pembiayaan genderuwonya juga ada, termasuk itu BUMN-BUMN itu utangnya kemana kita tahu, tapi kita nggak tahu siapa yang urus tahu-tahu sudah dapat utang," ujarnya.

Di kesempatan sama, Akademisi sekaligus Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan masyarakat Jawa, genderuwo adalah makhluk gaib yang menakutkan dan menarik bila diumpamakan dengan kondisi ekonomi negara saat ini.

"Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan. Tidak pernah diakui keadaan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita," kata Rizal.

Menurutnya, genderuwo yang dimaksud justru sama halnya dengan mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa. Mereka tidak terlihat namun membuat rugi negara.

"Ini persoalan yang kalau dilihat secara data time series terjadi berulang-ulang, jadi hebat ya bangsa ini. Setiap tahun terjadi tetapi diskusi itu-itu saja. Apakah kita sadar? Iya, tetapi tidak pernah diselesaikan," ucapnya.

Sementara, Pakar Ekonomi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa terlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.

"Kalau birokrasinya dibikin efisien, transparan apa profesional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama," ucapnya.