Dukungan DPD II Bertambah, Bamsoet Was-Was Kader Bakal Kembali Jadi Korban
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendapat dukungan dari DPD Golkar tingkat II untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang beringin. DPD II yang mendukung Bamsoet yakni Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Pelawan, dan Sorong Selatan.
Mendapat dukungan justru membuat Bamsoet khawatir. Sebab, menurut dia, sejumlah kader mendukungnya menjadi ketua umum Golkar mendapat sanksi.
"Terkait dukungan sebetulnya saya agak was-was juga, karena saya enggak mau mengorbankan, atau ada korban lagi daerah-daerah yang memberikan dukungan kemudian di (jadikan) Plt (pelaksana tugas)," ujar Bamsoet di Lawasam Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (6/7).
Namun kekhawatiran Bamsoet dianggap tidak wajar oleh mereka yang memberikan dukungan. Bamsoet mengatakan, pihak yang memberikan dukungan kepadanya menyuruh Bamsoet agar tetap maju.
"Tapi teman-teman tadi mengatakan bahwa seharusnya tidak boleh begitu, masak mendukung yang satu boleh dan mendukung yang lain tidak boleh. Padahal dua-duanya kan sama-sama kader Partai Golkar," kata Bamsoet.
Maka dari itu, Bamsoet enggan mengecewakan para pendukungnya tersebut. Terkait dengan jumlah DPD yang sudah buat mendukungnya, Bamsoet mengaku tak tahu.
"Saya belum hitung, tapi yang pasti sudah banyak yang memberikan dukungan ya," kata dia.
Menurut Ketua DPD II Golkar Sorong Selatan, Papua Barat, Jevries N Kewetare menyatakan hal yang wajar dalam memberikan dukungan kepada kader Golkar untuk maju menjadi caketum.
"Dan memang saya kira sah-sah saja memberikan dukungan kepada pilar Partai Golkar, bukan berarti tidak boleh. Tapi harus mengevaluasi semua ke depan, harus lebih baik lagi," kata Jevries.
Menurut Jevries, dukungan yang dia berikan kepada Bamsoet lantaran pengurus daerah ingin ada perubahan yang berarti di dalam tubuh Golkar.
"Tujuan memberikan dukungan ini untuk lebih baik ke depan, dan memang dari hasil pemilu sekarang perlu ada evaluasi lebih baik ke depan, tahun 2024," kata Jevries.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca SelengkapnyaKader Golkar Yang Pilih Prabowo-Gibran Baru 65 Persen, Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPD Seluruh Indonesia
Airlangga memerintahkan mereka bekerja lebih keras untuk pemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDidukung Koalisi Besar, Gerindra Optimistis Suara Prabowo di Sumsel Lampaui 68 Persen
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner
Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Hampir Seluruh DPD 1 dan DPD II Jadi Ketum Golkar Lagi
Menurut dia dukungan dari ormas jadi salah satu kunci untuk dapat dirinya kembali terpilih memimpin partai pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya