Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Kampanye harus dilakukan sesuai aturan berlaku

Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait pembatasan kampanye yang diatur dalam Pasal 180 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Salah satu poinnya, saat ini kampanye politik di lembaga pendidikan diperbolehkan dengan syarat tertentu. Keputusan MK ini memicu kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, Muhammad Nur Purnamasidi. Ia menilai, keputusan MK yang membolehkan kampanye di lembaga pendidikan sebagai keputusan yang tidak bijak.

"Saya agak kurang setuju MK memutuskan bahwa kampanye bisa di ruang pendidikan. Meskipun kita sampai sekarang belum tahu, petunjuk teknisnya nanti seperti apa. Apakah hanya berlaku di SMK/SMA/MA atau hanya di perguruan tinggi, atau bagaimana," ujar Bang Pur, sapaan akrabnya saat ditemui di sela-sela diskusi kebudayaan yang digelar di Jember (27/8).

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan. Keputusan itu juga dikhawatirkan berpotensi membuat lembaga pendidikan bisa terjebak pada politik praktis.

"Seharusnya lembaga pendidikan hanya pada politik nilai saja. Pada prinsipnya, sebenarnya masih ada ruang lain yang bisa dilakukan (untuk kampanye) selain kita mengganggu kondusivitas pendidikan," papar politikus Partai Golkar ini. N

amun karena sudah menjadi keputusan MK, Bang Pur berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dan lebih ketat dalam mengatur pembatasan mengenai kampanye di lembaga pendidikan.


"Pertama, yang harus dipastikan adalah pembatasan atribut dan sebagainya. Tidak boleh ada atribut yang masuk ke ruang-ruang sekolah. Saya harap itu menjadi bagian yang paling diatur," ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

 Komisi X DPR RI juga berharap, jika ada kampanye di lembaga pendidikan, maka tema yang diangkat adalah spesifik untuk tema tertentu.

"Seperti bagaimana mendukung visi pendidikan kita, yaitu untuk mendukung profil pendidikan pancasila. Bagaimana menerima nilai-nilai perbedaan dan hal kebaikan lain. Jadi tema kampanye (di lingkungan pendidikan) memang harus di batasi," pungkas Bang Pur.

MK Kabulkan Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Begini Bunyi Aturannya
MK Kabulkan Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Begini Bunyi Aturannya

Yang dimaksud dengan tempat Pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya
Cerita Mahfud Jabat Ketua MK, Pernah Batalkan UU Badan Hukum Pendidikan karena Ancam Kelangsungan Pondok Pesantren
Cerita Mahfud Jabat Ketua MK, Pernah Batalkan UU Badan Hukum Pendidikan karena Ancam Kelangsungan Pondok Pesantren

Mahfud menegaskan keberpihakannya kepada lembaga pendidikan pondok pesantren.

Baca Selengkapnya
PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik
PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik

Syaikhu tidak melihat sesuatu yang bahaya bila institusi pendidikan dipakai untuk kampanye. Justru, momen itu memperlihatkan kematangan para mahasiswa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK Kabulkan Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Wapres: Tak Bawa Atribut & Harus Datangi Capres
MK Kabulkan Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Wapres: Tak Bawa Atribut & Harus Datangi Capres

Wapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Dana Abadi Pendidikan Rp130 T, Naik Tiap Tahun
Menko PMK: Dana Abadi Pendidikan Rp130 T, Naik Tiap Tahun

Muhadjir mendorong para lulusan perguruan tinggi untuk mempunyai mimpi-mimpi besar

Baca Selengkapnya
Penderita ISPA Meningkat, Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Bakar Lahan
Penderita ISPA Meningkat, Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Bakar Lahan

Setiap ada kebakaran lahan di lokasi perusahaan, masyarakat yang jadi korban, mulai masalah kesehatan hingga proses pembelajaran dan pendidikan.

Baca Selengkapnya
PBNU Bakal Tampung Siswa Ponpes Al Zaytun Kalau Ditutup
PBNU Bakal Tampung Siswa Ponpes Al Zaytun Kalau Ditutup

Gus Yahya mengamini nasib pendidikan santri Al Zaytun terancam. Apalagi saat ini Panji sendiri sudah berstatus tersangka kasus penistaan agama.

Baca Selengkapnya
Relawan Ganjar Pranowo Ajak Warga Cianjur Peduli Pencegahan Demam Berdarah
Relawan Ganjar Pranowo Ajak Warga Cianjur Peduli Pencegahan Demam Berdarah

Kampanye ini melibatkan kegiatan edukatif, pembersihan lingkungan, dan pemeriksaan tempat-tempat potensial berkembangbiaknya nyamuk.

Baca Selengkapnya
Permintaan Terakhir Mahasiswa UI Sebelum Dibunuh Senior Kampus
Permintaan Terakhir Mahasiswa UI Sebelum Dibunuh Senior Kampus

Dia sempat meminta sesuatu kepada ibunya sebelum kembali ke Depok.

Baca Selengkapnya