Cerita Mahfud Jabat Ketua MK, Pernah Batalkan UU Badan Hukum Pendidikan karena Ancam Kelangsungan Pondok Pesantren

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan keberpihakannya kepada lembaga pendidikan pondok pesantren. Hal itu dibuktikan Mahfud dengan membatalkan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dulu saya Ketua MK, itu ada sebuah undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) mengatur bahwa semua lembaga pendidikan, formal maupun informal itu harus dibentuk badan hukum," kata Mahfud di hadapan ratusan santri dan kiai pengasuh pondok pesantren se-Tangerang Raya di Pondok Nur Antika, Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (30/11).

"Nah kalau UU BHP itu berlakukan, berarti pesantren pada saatnya akan diam-diam bubar, diambil oleh negara, itu sebabnya UU BHP saya batalkan secara total pada waktu itu," tegas Mahfud.

Meski kata Mahfud putusan pembatalan Undang-undang BHP yang dilakukan saat itu mendapat kecaman banyak pihak.

"Katanya menyebabkan kiai sewenang-wenang, semua diambil, ya memang pesantren itu milik kiai. Pemerintah tidak ikut membangun kok lalu meminta tanggung jawab. Itu seluruh pesantren yang besar-besar itu, itu kiai sendiri, dari tanah, dibangun seidkit-sedikit ada orang ngaji, orangtuanya nyumbang. Ada tamu, dia kasih. Orang datang, memberi ini. Lalu berkembang sampai besar seperti pesantren situbondo,” ujar Mahfud.