PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik
Syaikhu tidak melihat sesuatu yang bahaya bila institusi pendidikan dipakai untuk kampanye. Justru, momen itu memperlihatkan kematangan para mahasiswa.
pks
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan di kampus.
PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan di kampus. Menurut Syaikhu, kampanye politik juga menjadi tanggung jawab anak-anak bangsa dan para mahasiswa di kampus. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa juga.
- DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
- KPU Larang Capres Kampanye ke Sekolah, Hanya Diizinkan di Kampus pada Sabtu-Minggu
- KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
- Duduk Perkara Sejoli Mahasiswa Unisba Bikin Arisan Bodong Bawa Kabur Rp1,9 Miliar, Korbannya sampai 100-an Orang
- Gelagat Aneh Tarsum Sebelum Mutilasi Istri: Cekik Leher, Benturkan Kepala ke Pohon & Tiang Listrik Hingga Dikejar Warga
- Dua Perahu Tertimpa Rumah Kontainer di Selat Madura, 1 Penumpang Tewas dan 11 Lainnya Hilang
"Saya kira masalah kampanye ini menjadi tanggung jawab anak-anak bangsa. Asal kita dalam kampanye betul-betul diatur dengan tata aturan yang betul-betul dipegang dan law enforcement. Kalau ada pelanggaran dilakukan bersamaan secara adil," kata Syaikhu di Bali, Selasa (22/8).
Presiden PKS menambahkan, mahasiswa di Indonesia adalah anak-anak yang terpelajar. Sehingga sangat disayangkan kalau aspirasi politiknya dikekang.
Presiden PKS menambahkan, mahasiswa di Indonesia adalah anak-anak yang terpelajar. Sehingga sangat disayangkan kalau aspirasi politiknya dikekang.
Syaikhu tidak melihat sesuatu yang bahaya bila institusi pendidikan dipakai untuk kampanye. Justru, momen itu memperlihatkan kematangan para mahasiswa.
"Saya kira sudah mereka pertimbangkan, bahwa ketika mereka melatih dengan kampanye BEM di kampus, itu hal yang wajar. Percayakan-lah kematangan mahasiswa-mahasiswa kita," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8).
