Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik

PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik

PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan di kampus.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan di kampus. Menurut Syaikhu, kampanye politik juga menjadi tanggung jawab anak-anak bangsa dan para mahasiswa di kampus. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa juga.

"Saya kira masalah kampanye ini menjadi tanggung jawab anak-anak bangsa. Asal kita dalam kampanye betul-betul diatur dengan tata aturan yang betul-betul dipegang dan law enforcement. Kalau ada pelanggaran dilakukan bersamaan secara adil," kata Syaikhu di Bali, Selasa (22/8).

Presiden PKS menambahkan, mahasiswa di Indonesia adalah anak-anak yang terpelajar. Sehingga sangat disayangkan kalau aspirasi politiknya dikekang.

Presiden PKS menambahkan, mahasiswa di Indonesia adalah anak-anak yang terpelajar. Sehingga sangat disayangkan kalau aspirasi politiknya dikekang.

Syaikhu tidak melihat sesuatu yang bahaya bila institusi pendidikan dipakai untuk kampanye. Justru, momen itu memperlihatkan kematangan para mahasiswa.

PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik

"Saya kira sudah mereka pertimbangkan, bahwa ketika mereka melatih dengan kampanye BEM di kampus, itu hal yang wajar. Percayakan-lah kematangan mahasiswa-mahasiswa kita," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8).

Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan
Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan

""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."

Baca Selengkapnya
Dua Kampus Muhammadiyah Kolaborasi Bikin Riset Pemilu 2024, Perilaku Pemilih dan Ormas Jadi Fokus
Dua Kampus Muhammadiyah Kolaborasi Bikin Riset Pemilu 2024, Perilaku Pemilih dan Ormas Jadi Fokus

Kedua lembaga pendidikan tinggi itu membentuk Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial

Baca Selengkapnya
Mahfud Md: Mahasiswa Tidak Boleh Ditekan untuk Memberikan Hak Pilih
Mahfud Md: Mahasiswa Tidak Boleh Ditekan untuk Memberikan Hak Pilih

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengisi kuliah umum di Universitas Falatehan Kota Serang, Banten, Rabu (13/12).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
KPU Larang Capres Kampanye ke Sekolah, Hanya Diizinkan di Kampus pada Sabtu-Minggu
KPU Larang Capres Kampanye ke Sekolah, Hanya Diizinkan di Kampus pada Sabtu-Minggu

KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP: Pendidikan Salah Satu Jalan Keluar dari Kemiskinan
Politikus PDIP: Pendidikan Salah Satu Jalan Keluar dari Kemiskinan

Bane yang merupakan caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3 itu menyalurkan 4.500 beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo, Galumbang Menak Dituntut 15 Tahun Penjara
Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo, Galumbang Menak Dituntut 15 Tahun Penjara

Selain tindak pidana, jaksa juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Polisi soal Temuan 5 Mayat di Kampus Swasta di Medan
Penjelasan Lengkap Polisi soal Temuan 5 Mayat di Kampus Swasta di Medan

lima mayat itu ditemukan pihaknya di sebuah ruangan lantai 15 di salah satu kampus swasta di Medan

Baca Selengkapnya