Kedua lembaga pendidikan tinggi itu membentuk Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial
Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) menjalin kerjasama riset.
Kedua lembaga pendidikan tinggi itu membentuk Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) UMSurabaya dan Pusat Studi Politik dan Sosial (PSPS) Uhamka.
Keduanya memutuskan melakukan kolaborasi riset menjelang Pemilu 2024.
Sekretaris Uhamka Emaridial Ulza menegaskan, kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh tekad bersama untuk menyediakan pemahaman mendalam mengenai dinamika politik, preferensi pemilih, dan isu-isu kunci yang akan memengaruhi proses pemilihan mendatang.
"Dengan kombinasi keahlian dan pengalaman dari kedua lembaga, saya berharapkan riset ini akan memberikan kontribusi berharga untuk memahami perubahan-perubahan signifikan dalam peta politik,” ujar Ulza yang merupakan alumnus salah satu Universitas ternama di Rusia, Jumat (1/12).
Ulza menegaskan, riset yang akan dilakukan mencakup survei secara luas, analisis data yang cermat, dan pendekatan multidisiplin.
Kedua pusat studi tersebut berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan integritas dan transparansi dalam seluruh proses riset.
Selain itu juga, Radius Setiyawan, Direktur Puspolnas UMSurabaya mengungkap beberapa fokus riset.
Dia menegaskan, kolaborasi kedua pusat studi tersebut akan berusaha melihat politik dan transformasi masyarakat secara berbeda.
"Dalam banyak survei yang telah ada, fokus soal elektabilitas begitu dominan. Hampir semua lembaga survei mengukur hal tersebut. Kami tentunya akan melakukan hal yang serupa, tetapi yang membedakan adalah soal fokus riset dan tema-tema aktual yang akan kami ulas,” ujar Radius.
“Kami akan mengukur perilaku memilih beberapa kelompok masyarakat, ormas Islam dan bahkan kelompok-kelompok subaltern (marginal) yang selama ini jarang mendapatkan sorotan,” tambah Radius yang juga merupakan dosen Kajian Budaya dan Media UMSurabaya.
Radius juga menegaskan, riset politik yang akan disuguhkan berusaha melengkapi wacana politik yang telah ada.
Pertemuan antar kedua lembaga telah menghasilkan beberapa rumusan strategis. Telah disepakati beberapa tema riset untuk beberapa bulan ke depan.
Di antaranya, memotret terkait peran Ormas Islam di Indonesia, peran generasi Z dan perilaku memilihnya, wacana perubahan iklim dan kaitannya dengan visi calon pemimpin bangsa hingga soal peran media baru dalam Pilpres 2024.
"Contohnya dalam konteks media, beberapa institusi telah menyelenggarakan dialog publik atau uji publik terhadap calon pemimpin bangsa, salah satunya adalah Muhammadiyah,” kata Radius.
“Melalui survei, kami akan mengukur tingkat efektivitas agenda tersebut dan bagaimana agenda tersebut mampu mempengaruhi prilaku memilih,” imbuh Radius.
Syaikhu tidak melihat sesuatu yang bahaya bila institusi pendidikan dipakai untuk kampanye. Justru, momen itu memperlihatkan kematangan para mahasiswa.
Baca Selengkapnya
""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."
Baca Selengkapnya
lima mayat itu ditemukan pihaknya di sebuah ruangan lantai 15 di salah satu kampus swasta di Medan
Baca Selengkapnya
KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.
Baca Selengkapnya
Wapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku selalu kena getahnya dalam polemik zonasi Penerimaan Peserta Didik
Baca Selengkapnya
Saat ini, kepolisian sudah berkoordinasi ke Bapas, Dinas Sosial, juga Perlindungan Perempuan dan Anak dan ke psikolog untuk tahu latar belakang pelaku.
Baca Selengkapnya
Pihak kampus sudah berupaya melakukan mediasi. Terungkap bahwa sebagian uang setoran sudah dikembalikan.
Baca Selengkapnya
Saat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi