KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

prabowo subianto

KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

KPU menyatakan jika ada partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan, tetapi tidak mengusulkan atau tidak mendaftarkan pasangan calon itu nantinya akan dikenai sanksi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum memberikan dukungan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden dan membuka opsi jomblo di Pilpres 2024 mendatang.

KPU menyatakan jika ada partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan, tetapi tidak mengusulkan atau tidak mendaftarkan pasangan calon itu nantinya akan dikenai sanksi.

"Next election atau pemilu berikutnya gaboleh ikut dalam pemilu presiden, itu menurut Undang-Undang Pemilu," kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari usai agenda Dialog Publik dengan tema 'Pilpres 2024 : Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (11/10).

Menurut Hasyim, sanksi itu juga sudah diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 Undang-undang (UU) tentang Pemilu.

"Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya," bunyi pasal 235 Ayat 5 UU Pemilu.

Namun, Hasyim merasa masih belum bisa berkomentar banyak mengenai sikap PSI mengingat masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden belum dimulai.

"Masa pendaftaran calon tanggal 19-25 Oktober 2023, masih banyak waktu, jadi saya masih belum berkomentar soal ini," kata Hasyim.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku, harus mengumpulkan seluruh kader DPD hingga DPW dalam menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024 mendatang.

Hingga kini, PSI belum menentukan arah dukungan kepada siapa akan diberikan pada Pilpres 2024.

"Balik lagi kami harus mengumpulkan semua aspirasi DPD, DPW dan temen-temen di DPP juga, mereka mau arahnya kemana," kata Kaesang kepada wartawan, Selasa (3/10).

KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

11 Oktober 2023 18:15

Artikel ini ditulis oleh

Editor Muhamad Agil Aliansyah

Artikel ini ditulis reporter magang program kampus merdeka Kemendikbud: Nayla Shabrina.

Topik Terkait

Reporter

Tim Merdeka

TNI Bikin Posko Pengaduan, Panglima Yudo Minta Warga Tak Takut Laporkan Prajurit TNI Tak Netral di Pilpres 2024

Yudo berjanji memproses hukum secara terbuka prajurit TNI terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya

persaudaraan alumni 212 Arah Politik Ulama 212 di Pemilu 2024

Para ulama tergabung GNPF, PA 212 dan FPI memastikan tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kubu SYL Klaim Ada Petinggi Dari 2 Partai Politik Terlibat Proyek Korupsi Kementan

Djamaluddin tidak merinci siapa saja nama parpol yang diduga terlibat beberapa proyek di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Luhut Pandjaitan PDIP Ungkap Isi Pertemuan Puan dan Luhut

PDIP mengungkapkan obrolan santai terjadi antara Puan dan Luhut dalam pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya

Netralitas Pemilu Polri Minta Masyarakat Laporkan Personel Kedapatan Tak Netral di Pemilu: Propam Menunggu

Polri menegaskan netral pada setiap pelaksanaan Pemilu.

Baca Selengkapnya

kapolri listyo sigit Gagah Tanpa Seragam Dinas, Kapolri Jenderal Sigit Turun ke Taman Ajak Tamu Penting Tanam Pohon

Penanaman pohon tersebut dilakukan guna mempertahankan dan merawat serta melestarikan bumi.

Baca Selengkapnya

Mentan SYL Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Mentan Syahrul Yasin Limpo

Pengumuman tersangka tinggal menunggu resmi dari KPK.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Pastikan Pemanggilan Cak Imin Tidak Ada Kaitannya dengan Politik

Tim penyidik KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin sebelum deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin

Baca Selengkapnya

Partai Golkar PDIP soal Koalisi Gemuk Prabowo: Minim Gagasan, Malah Seperti Rebutan kekuasaan

PDIP menghormati adanya pertemuan ketua-ketua umum partai politik dalam koalisi besar Indonesia Raya hari Minggu lalu.

Baca Selengkapnya