DPR akan Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Hari Ini

Selasa, 24 Mei 2022 09:22 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR akan Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Hari Ini Rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang V. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Revisi ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Pengesahan akan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (24/5). Selain pengesahan revisi undang-undang, DPR juga akan mendengarkan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 dari BPK RI.

"Kemudian akan ada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya, Selasa (24/5).

Hasil revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan akan menjadi landasan hukum untuk UU Nomor 11 Tahun 2029 tentang Cipta Kerja.

Puan menuturkan, revisi dilakukan karena dalam aturan sebelumnya belum diatur mengenai metode omnibus sebagai metode pembentukan undang-undang.

2 dari 2 halaman

Sementara, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan diambil pada November 2021.

"DPR melaksanakan putusan MK," jelas Puan.

Usai pengambilan keputusan pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Rapat Paripurna DPR dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Puan mengatakan, pandangan dari fraksi-fraksi di DPR akan ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Untuk itu, mantan Menko PMK ini berpesan kepada seluruh fraksi DPR agar menyampaikan pandanganya secara cermat.

"DPR akan memberikan perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat," tutupnya. [ray]

Baca juga:
Buruh Demo Tolak Revisi UU PPP, Pimpinan DPR: Sudah Agak Terlambat
Sempat Menolak, Mayoritas Fraksi DPR Setuju Revisi UU PPP Diambil Alih Kemensetneg
Perbaikan UU Cipta Kerja, DPR Ingin RUU PPP Selesai Dibahas Sebelum Reses
Rapat Paripurna Sahkan Revisi UU PPP terkait Omnibus Law jadi Inisiatif DPR
PKS Tolak Pembahasan Metode Omnibus dalam Revisi UU PPP: Jangan Ada Penumpang Gelap

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini