Dilaporkan GNR, Prabowo bakal dipanggil Bawaslu jika terbukti melanggar UU Pemilu

Kamis, 11 Oktober 2018 19:17 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Dilaporkan GNR, Prabowo bakal dipanggil Bawaslu jika terbukti melanggar UU Pemilu GNR sambangi Bawaslu sambil beri kartu kuning ke Prabowo. ©2018 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Kelompok massa yang bernama Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) melaporkan capres 02 Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai menyuarakan berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut terlapor yakni Prabowo akan dipanggil Bawaslu bila laporan GNR terbukti.

"Kita kan memperlakukan semua kasus harus sama. Setiap laporan tersebut dugaannya hampir sama. Jadi pertama harus dibuktikan dulu, apakah dugaan itu telah melanggar UU Pemilu atau tidak," katanya di kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

"Apabila dugaan tersebut terbukti, siapapun yang kami yakin memiliki dugaan sebagai yang melanggar, kami akan panggil dalam proses," sambungnya.

Bawaslu akan memberikan undangan kepada Prabowo jika membutuhkan keterangan. Bawaslu harus melaksanakan tugasnya jika unsur pelanggaran terpenuhi.

"Namanya kan undangan. Kembali lagi sifatnya undangan. Tetapi Bawaslu kan harus melaksanakan hal tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Kelompok massa yang bernama Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (11/10). Kedatangan GNR guna memenuhi undangan Bawaslu terkait pelaporan awal kampanye hitam yang diduga dilakukan terhadap Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto atas berita bohong Ratna Sarumpaet.

Barisan pendukung Jokowi itu membawa 'kartu kuning' untuk dilayangkan kepada Prabowo. Sekjen GNR, Ucok Choir menjelaskan 'kartu kuning' tersebut sebagai peringatan pelanggaran terhadap Prabowo Subianto.

"Kartu kuning ini kita bawa sebagai tanda peringatan terhadap Pak Prabowo Subianto karena kami menduga bahwa Pak Prabowo telah melakukan pelanggaran PKPU nomor 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin B," kata Ucok di Kantor Bawaslu.

Ucok berharap dengan adanya laporan tersebut, pesta demokrasi bisa berjalan adil dan damai. Dia berharap kejadian berita bohong serupa tidak terulang. [dan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini