Deklarasi dukung Khofifah, ketua PPKN tegaskan NU bebas memilih suara

Merdeka.com - Kekhawatiran yang pernah diucapkan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahuddin Wahid pekan lalu, mengenai ada perpecahan di kubu NU, karena calon kepala daerah tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018, dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Saifullah Yusuf atau kerap dipanggil Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa, terbukti.

Hal tersebut terlihat dari Deklarasi yang dilakukan oleh Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN), dengan mengusung tema "Dengan Khittah NU, Kita Perkuat Ukhuwah Wathoniyah" di Gedung Astranawa, Kota Surabaya. Pergerakan ini bertekad memberikan dukungan terhadap Khofifah.

Ada sekitar 50 lebih relawan Khofifah dari berbagai daerah atau wilayah di Jawa Timur, yang dicanangkan Khofifah. Walaupun sampai sekarang belum ada kejelasan dan kepastian siapa yang akan mendampingi Khofifah.

Deklarasi dilakukan oleh PPKN ini diakui Ketuanya yakni Muhfud M Nor. Dia mengungkapkan, pihaknya bertekad teguh memberikan dukungan penuh, dan siap memenangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2018.

Alasannya, karena ingin mengembalikan pada Khittah NU. "Memutuskan kembali ke bentuk asalnya, NU itu organisasi sosial keagamaan islam, bukan organisasi politik," kata Mahfud M Nor, Sabtu (18/11).

"Jadi memutuskan, NU ke Khittah. Bebas memilih, ke siapa pun. Bu Khofifah harus menang. Ini demi khitthah NU," ujar dia.

Mahfud sendiri mengakui, deklarasi dukungan di Khofifah mempersempit gerak para perusak khitthah. Jangan sampai politisi ini membawa ataupun mendompleng dengan membawa nama besar NU, untuk mencari suara.

"Betapa berat pengurus NU berdiri netral dalam Pilkada, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Tidak salah kalau kemudian ada yang khawatir, lama-lama kantor NU akan dijadikan ajang tim sukses Parpol," ujarnya.

Dari situ, Mahfud meminta para nahdliyin harus berpikir, berkembang supaya melihat perilaku dinamika politik sekarang ini. "Berpikir bijak. Dan sekali lagi NU organisasi keagamaan islam, bukan organisasi politik," katanya.