Bupati Kotawaringin Timur Tersangka Korupsi, Politisi PDIP Tegaskan Sikap Megawati

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Erwin Muslimin Singajuru mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara tegas mendukung penegakan hukum meski kadernya terjerat kasus korupsi. Ini menanggapi penetapan tersangka korupsi izin tambang Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi yang merupakan kader PDIP.

"Ibu Ketua Umum itu sudah jelas tegas-tegas dalam setiap kesempatan baik kesempatan partai maupun pidato politiknya ada kader yang melakukan itu harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah," ujar Erwin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

Erwin tidak bicara lebih jauh soal kemungkinan sanksi yang bakal diterima Supian Hadi. Menurutnya itu bakal menjadi keputusan pengurus pusat. Biasanya partai bisa bersikap keras dengan melakukan pemecatan.

"Kalau ada kebijakan lain dipecat itu soal lain yang jelas concern-nya begitu mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi," kata Erwin.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur, Kalimantan.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan dan menetapkan SH sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Diduga Supian Hadi selama periode 2010-2015 telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT FMA (PT. Fajar Mentaya Abadi), PT Bl (PT. Billy Indonesia), dan PT AIM (PT. Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010 2015.

Syarif menjelaskan, Supian saat diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan tersebut.