Merdeka.com - Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menulis 'surat sakti'. Surat itu tertanggal hari ini, Selasa (21/11). Ada dua surat yang ditulis tangan oleh Setya Novanto. Surat itu juga dilengkapi materai dan tanda tangan Novanto.

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku tidak dititipkan surat sakti yang isinya 'mengamankan' jabatan kliennya baik di DPR maupun di partai.

"Belum ada. Saya enggak ngerti politik," kata Fredrich di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Fredrich berkali-kali menegaskan tak mengetahui adanya surat sakti dari kliennya. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Mana ngerti saya soal gitu. Emang saya Superman ngerti kayak gitu," tambah Fredrich.

Saat mendampingi Novanto, Fredrich mengaku tidak ada pembicaraan apapun terkait jabatan sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar. Dia mengaku hanya membicarakan kasus dugaan korupsi yang menjerat kliennya. "Enggak ada pembicaraan itu," jelas Fredrich.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat dari Novanto pada pimpinan DPR. Menurut Fahri, surat itu sah sebagai suara dari Partai Golkar. Sebab, Setya Novanto masih berstatus Ketua Umum Partai Golkar.

"Surat itu memberikan informasi bahwa ketua umum Partai Golkar mengambil keputusan untuk menunda proses pergantian pimpinan DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri kepada merdeka.com.

Dia mengacu pada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD 3, maka pimpinan DPR tidak akan menerima surat dari DPP Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan. Fahri menilai, surat itu sudah secara tegas menyatakan Golkar tidak mengajukan pergantian pimpinan. Apalagi, kata dia, surat pergantian pimpinan dari fraksi Golkar harus disertakan tanda tangan asli ketua umum partai.

"Itu akan menunjukkan bahwa Fraksi Golkar tidak akan mengusulkan pergantian pimpinan, tanpa mandat dan tandatangan ketum asli atau sekjen, surat tidak diterima. Syarat pengajuan pimpinan itu tanda tangan Ketum dan Sekjen yang asli, bukan Plt," tegasnya.