Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

bawaslu ri

Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kecamatan lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.

Ketiga kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kalidoni, Gandus, dan Kecamatan Kertapati. Rekomendasi PSL berdasarkan temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) saat pencoblosan dan penghitungan suara.

"Dari kajian atas temuan yang ada, kami rekomendasikan digelar PSL di 26 TPS yang tersebar di tiga kecamatan," ungkap Ketua Bawaslu Palembang Yusnar, Jumat (16/2).

Permasalahan yang ditemukan antara lain adanya surat suara yang tertukar atau tak sesuai daerah pemilihan. Hingga waktu pencoblosan, tidak ada surat suara pengganti, sehingga dilakukan penundaan.

Bawaslu Palembang mencatat dua TPS di Gandus bermasalah dalam kesalahan penyaluran surat suara untuk DPRD kota. Lalu di Kalidoni ada delapan TPS yang surat suaranya tertukar untuk DPRD kota, provinsi, dan RI.

"PSL direkomendasikan hanya untuk pemilihan legislatif," kata Yusnar.

Dia berharap PSL digelar secepatnya yang dalam aturan 18 hari setelah pemilu. KPU diminta menyiapkan surat suara yang sesuai dapil agar pemilih dapat menyalurkan hak politiknya.

Selanjutnya surat suara di Kertapati ada sekitar 16 TPS yang turut tertukar untuk DPRD kota.

"Setiap TPS itu setidaknya ada 270 mata pilih, disiapkan benar-benar, jangan tertukar lagi," kata Yusnar.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

16 Februari 2024 19:05

Artikel ini ditulis oleh

Editor Yan Muhardiansyah

Topik Terkait

Reporter

Budi Yansah

Pemilu 2024 Bawaslu Bekasi Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan Lanjutan pada Puluhan TPS

Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Selengkapnya

Bawaslu RI Bawaslu Usulkan 1.496 TPS Gelar Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Catat Lokasinya

Bawaslu mengusulkan 1.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 6 TPS di Sulsel Tak Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Penjelasan KPU

Ini terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Pemungutan Suara Ulang 10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung

Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Pemilu2024 16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini

Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Pemungutan Suara Lanjutan 18 TPS di Jakut Digelar 24 Februari, Ini Persiapan KPU DKI

Pemungutan suara tertunda di 17 TPS di Jakarta Utara akibat banjir yang melanda kawasan tersebut, pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu RI Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu

Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.

Baca Selengkapnya

KPU RI KPU Pertimbangkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah TPS Bermasalah

Rekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Baca Selengkapnya