Apabila tujuannya pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota kecil di Indonesia.
Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan melontarkan kritik atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) saat tanya jawab bersama panelis dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
Anies awalnya mendapatkan pertanyaan oleh Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.
Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap Pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?," tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11).
Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies pembangunan kota baru, justru akan menghasilkan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru.
Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.
"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies.
Oleh sebab itu, Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tak tepat. Dia bahkan, menyebut langkah yang diambil pemerintah untuk membangun IKN tidak nyambung dengan tujuan yang ingin dicapai.
"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," jelas Anies.
Lalu, Anies berujar agar pembangunan IKN dikaji kembali secara matang untuk menghindari masalah-masalah yang dapat timbul ke depan. Dia memandang, IKN tidak tepat dibangun sebagai solusi untuk Indonesia yang setara.
"Nah kami melihat di sini problem, ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," tutup Anies.
Apabila tujuannya pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota kecil di Indonesia.
Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Baca Selengkapnya
Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca Selengkapnya
UU IKN telah sah dan menjadi pegangan, sehingga pembangunan harus dilanjutkan sesuai amanah.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah.
Baca Selengkapnya
BRI PRS dorong pelaku UMKM dapat lebih berani dalam meraih peluang.
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Anies menilai, banyak aturan saat ini yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan, masih banyak tersangka KPK yang belum dibawa ke pengadilan karena kurang bukti.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi