Sederet Kritik Keras Anies Baswedan pada Rezim Jokowi

Anies mengatakan, kegiatan kenegaraan dan demokrasi di Indonesia sejak 2015 silam menuju 2022 telah mengalami kemunduran. Di mana skor awal indeks demokrasi pada 2015 sebesar 7,03 menjadi 6,71 di 2022.

"Yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran. Kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi," kata Anies.

Anies menyampaikan, selain indeks demokrasi, indeks kebebasan pers, hingga persepsi korupsi juga turun. Anies berujar, bersama Muhaimin Iskandar berjanji mengembalikan integritas dalam pemerintahan di Indonesia.

"Kita akan berencana, InsyaAllah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan," ujar Anies.

Anies bercerita, di masa lampau para pendiri negara disegani karena memegang integritas. Contohnya, kata anies Anies saat seluruh elemen masyarakat di Indonesia mengikuti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang sepakat untuk mendirikan negara.

"Karena mereka melihat pendiri pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya, sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat," kata Anies.

Anies menilai, sudah seharusnya integritas itu dikembalikan seperti semula. Agar, kata dia politisi beserta keluarga-keluarganya kembali dipandang sebagai sosok terhormat dan bisa diteladani.

"Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Calon presiden nomor urut 1 dark Koalisi Perubahan menegaskan, membangun IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan yang baru di Indonesia.

”Membangun kota di tengah hutan ini hanya akan menimbulkan ketimpangan di kota tersebut. Jadi tujuan dengan langkah yang dikerjakan nggak nyambung. Ini problem, ini harus dikaji secara serius,” ujar Anies disambut riuh tepuk tangan mahasiswa, pelajar dan hadirin.

Sebab, lanjut Anies, saat tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka tidak akan menghasilkan pemerataan itu sendiri. Yang dihasilkan hanya sebuah kota yang baru dan timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung penggunaan istilah 'Wakanda' dan 'Konoha' sebagai pengganti kata Indonesia, yang biasanya digunakan untuk mengkritik berbagai aspek negara.

Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kebebasan berpendapat yang terbatas karena ketakutan akan konsekuensi hukum, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Jangan menyebut Wakanda atau Konoha hanya karena kita karena takut menyebut Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya," tegas Anies.