Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup

Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup

Mahfud menyebut ada sejumlah hal yang bisa diperbaiki dalam kinerja, salah satunya penetapan tersangka.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada sejumlah hal yang bisa diperbaiki dalam kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa di antaranya adalah memastikan bukti yang cukup sebelum menetapkan tersangka.


Hal itu pun sekaligus menjadi klarifikasi pernyataan dirinya mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dinilai terkadang tidak mengantongi bukti cukup.

"Saya ralat dan perbaiki, bukan OTT tapi menetapkan orang sebagai tersangka, buktinya belum cukup sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itu lah sebabnya dulu di dalam revisi UU itu muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK," kata Mahfud usai menghadiri acara Hari Anti Korupsi sedunia bersama relawan Ganjar-Mahfud, di Bandung, Sabtu (9/12).

Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup
Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup

Akibatnya, masih banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup.

"Tapi sekarang masih banyak tuh yang tersangka-tersangka, buktinya selalu belum cukup, belum selesai dan sebagainya, itu kan menyiksa orang itu tidak boleh," 
terang dia.

merdeka.com

"Kalau OTT mungkin kemarin saya keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Makanya itu diperbaiki besok agar orang tidak tersandera seumur hidup jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan,” ujarnya.

Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup
Mahfud Kritik KPK: Tetapkan Tersangka tapi Buktinya Belum Cukup

Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah sangat baik karena disertai dengan pembuktian hasil OTT.

“Kalau OTT KPK oke, bagus, enggak ada satu pun orang di-OTT KPK selama ini lolos, kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan itu yang dilakukan,” 
imbuhnya.

merdeka.com

NasDem Kritik KPK soal Aliran Dana dari SYL: Seolah Kita Ini Busuk Banget
NasDem Kritik KPK soal Aliran Dana dari SYL: Seolah Kita Ini Busuk Banget

NasDem menolak disebut telah menerima dana hasil korupsi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya icon-hand
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kapolri Jenderal Sigit: Kritik Masyarakat Menjadi Bahan Perbaikan untuk Polri
Kapolri Jenderal Sigit: Kritik Masyarakat Menjadi Bahan Perbaikan untuk Polri

Kapolri menegaskan Polri bukan lembaga anti kritik.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gubernur Koster Kritik ASN Bali Pakai Payung saat Upacara HUT RI Diguyur Hujan
Gubernur Koster Kritik ASN Bali Pakai Payung saat Upacara HUT RI Diguyur Hujan

Pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI di Lapangan Puputan, Denpasar diwarnai hujan. Sebagian ASN memakai payung agar tidak kebasahan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Anies Kritik Pembangunan IKN, Kubu Prabowo-Gibran: Mempermasalahkan Kembali adalah Kemunduran
Anies Kritik Pembangunan IKN, Kubu Prabowo-Gibran: Mempermasalahkan Kembali adalah Kemunduran

Paslon Prabowo-Gibran akan melanjutkan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pakar Sebut Semua Pihak Harus Tunduk Putusan MK, Tak Terkecuali KPU
Pakar Sebut Semua Pihak Harus Tunduk Putusan MK, Tak Terkecuali KPU

Jika KPU tetap berpegangan pada PKPU awal, justru dianggap menciderai hak warganegara dan demokrasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Timnas AMIN Kritik IKN: Masyarakat Indonesia Banyak yang Miskin, Masa Kita Buat Istana Megah
Timnas AMIN Kritik IKN: Masyarakat Indonesia Banyak yang Miskin, Masa Kita Buat Istana Megah

Sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diikuti tim kampanyenya.

Baca Selengkapnya icon-hand
Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim
Mahfud: Putusan MK Inkrah dan Harus Diikuti walau Ada Pelanggaran Etik Hakim

"Putusannya bersifat final dan mengikat, selesai, tidak ada bandingnya. Nah pak hakimnya korupsi? Hakimnya melanggar etik? Adili," kata Mahfud.

Baca Selengkapnya icon-hand
Terbukti Korupsi Pengolahan Logam, Eks Pejabat PT Antam Divonis 6,5 Tahun Penjara
Terbukti Korupsi Pengolahan Logam, Eks Pejabat PT Antam Divonis 6,5 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum dari KPK masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan upaya hukum banding.

Baca Selengkapnya icon-hand