Merdeka.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merasa heran dengan pernyataan Purnawirawan Jenderal TNI Agum Gumelar. Sebab, Agum yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengungkap kritiknya terhadap rekan sesama militernya dulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dukungannya terhadap Prabowo Subianto.

"Saya juga heran kok Pak Agum Gumelar punya statemen itu. Saya pikir terlalu subjektif dan tendensius," kata AHY di Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Pria yang biasa disapa AHY itu melanjutkan, sikap Agum Gumelar tiap periode Pemilu kerap berubah. Misalnya pada tahun 2009 diketahui kala Megawati dan Prabowo berpasangan sebagai peserta Pemilu 2009, dan 10 tahun sebelumnya saat SBY menjabat, harus diketahui juga posisinya.

"Apa sikap beliau (dulu) kita ingin tahu juga," kritik dia.

Kendati demikian, AHY tak ingin pernyataan Agum menjadi bola panas diperdebatkan publik dan memicu kontroversial. AHY meminta baiknya permasalahan di masa lalu menjadi pembelajaran dan perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depannya.

"Jangan terjebak di masa lalu yang belum tentu benar, tidak produktif, tidak konstruktif. Kalau kita terjebak di masa lalu saja, kasihan rakyat. Kita berbicara hari ini dan ke depan," kata AHY.

Diketahui, kritik Agum Gumelar didasari pada dukungan SBY kepada Prabowo Subianto. Dalam sebuah video, Agum menyatakan Prabowo bersalah dan melanggar HAM dalam peristiwa penculikan aktivis pada 1998.

Agum awalnya menjelaskan mengenai struktur anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan kasus penculikan. DKP diisi oleh perwira TNI bintang tiga. Termasuk di dalamnya Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum dalam video itu.

DKP merekomendasikan kepada Panglima TNI saat itu Wiranto untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Keputusan itu menurut Agum ditandatangani oleh semua anggota DKP termasuk SBY.

Karenanya Agum merasa heran dengan sikap SBY yang dulu menandatangani keputusan DKP terkait pelanggaran HAM Prabowo, kini malah memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019.

Sumber: Liputan6.com