Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah ada desakan 25 DPD I alias pengurus provinsi untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dalam waktu dekat. Menurutnya, hal itu hanya suara segelintir orang.

"Soal percepatan Munas, tidak ada dari DPD-DPD, mungkin ada satu dua orang yang berpendapat tetapi secara resmi dari DPD-DPD tidak ada," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (27/5).

Menurut Agung, tidak ada urgensi untuk menggelar Munas Luar Biasa. Dia menilai, Munas Luar biasa jika dilakukan tidak sesuai dengan AD-ART partai.

Selain itu, alasan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto gagal mendongkrak suara partai, menurut Agung tidak ada kaitan. Sebab Golkar berhasil mendapatkan suara 13 persen melewati ekspektasi survei suara Pemilu 7-8 persen.

"Jadi sebuah karya yang patut diapresiasi," kata dia.

Agung mengatakan Munas akan digelar sesuai dengan ketentuan pada Desember 2019. Dewan Pakar berpandangan, DPP harus segera konsolidasi untuk menghadapi Munas tersebut.

"Dewan pakar berpandangan bahwa tidak perlu ada Munaslub tapi langsung pada bulan Desember ada musyawarah nasional. Di situlah diadakan proses pemilihan ketua dan lain sebagainya. Termasuk perubahan dan penyempurnaan AD-ART," ujarnya.

Diberitakan, Partai Golkar dikabarkan akan segera melakukan Munas untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Mayoritas DPD I Golkar atau pengurus provinsi partai disebut sudah setuju adanya munas.

Politikus Golkar Aziz Sumual membenarkan kabar itu. Dia menjadi salah satu inisiator proses munas tersebut.

"Bukan upaya, tetapi sudah siap Munas. Mungkin selesai Lebaran sudah mulai," kata Aziz saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/5).