Zara Senior PPDS Undip Divonis 9 Bulan Penjara Terkait Kasus Bullying dr Aulia

Adapun pertimbangan yang memberatan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pendidikan di perguruan tinggi.

Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemaksaan dan kekerasan.

Perbuatan Zara Yupita Azra terbukti memenuhi unsur pidana pemerasan sebagaimana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Sidang pemeriksaan saksi dalam kasus bully di PPDS Anestesi Undip berlangsung hari ini.

Diketahui, dr Aulia merupakan bendahara angkatan. Iuran tersebut atas suruhan dari dokter senior ke Aulia.

Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek: alasan obyektif dan alasan subyektif.

Budi menegaskan, proses hukum terhadap tersangka perundungan sudah lengkap atau P21.

Meski sudah menetapkan tersangka, polisi belum bisa memberikan keterangan identitas para tersangka.

Kasus bunuh diri mahasiswi kedokteran PPDS Anestesi, Aulia Risma Lestari di Undip masih terus diselidiki polisi.

Kemenkes melakukan pemeriksaan yang tuntas untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dari dugaan perundungan di PPDS Anestesi Undip.

Syahril menegaskan, pihaknya tak bisa mengintervensi kepolisian terkait pengusutan kasus dr Aulia Risma.

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

Program BRI Peduli menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Bojong, Bandung Barat, untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian warga.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif tersebut demi memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis.

Kesepakatan itu terdiri atas 18 kerja sama antarpemerintah (government-to-government) dan 8 kerja sama antarpelaku usaha.