Merdeka.com - Puluhan warga terdampak jalur kereta api Stasiun Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo menolak melepaskan lahan mereka. Nilai ganti rugi yang tak sesuai harapan, menjadi alasan warga di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari. Mereka bahkan tak gentar terhadap ancaman Pemkot Solo yang akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, jika tak tercapai kesepakatan.

Namun ketua RT 01, RW 23, Kadipiro, Solo, Aris Sugiarto (45) menolak jika permasalahan ganti rugi tersebut dikaitkan dengan ranah hukum. Apalagi jika hingga dibawa ke Pengadilan Negeri Solo. Menurut Aris, nilai kompensasi yang diminta warga 3 kali lipat dari harga pasaran saat ini.

"Selama ini antara tim dan warga belum sepakat mengenai besaran ganti rugi yang ditawarkan. Warga menginginkan ganti rugi itu yang sesuai, yakni 3 kali dari harga pasaran. Yang ditawarkan tim pengadaan tanah tidak demikian, makanya kami juga belum menyetujuinya," ujar Aris, Selasa (9/1).

Aris menilai, proses pembebasan lahan yang dilakukan saat ini menabrak sejumlah aturan yang ada. "Sebenarnya kalau kita runut, banyak peraturan yang ditabrak. Dari awal kami tidak dilibatkan dalam tawar menawar. Tiba-tiba mereka datang dan menyodorkan hasil appraisal mengenai harganya," tandasnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, permintaan besaran kompensasi warga sebenarnya tidak terlalu besar. Apalagi sebenarnya warga juga tak berniat untuk menjual lahan dan hunian. Mereka mengaku sudah nyaman menghuni lahan mereka saat ini.

"Kami sudah nyaman di sini, kok tiba-tiba lahan kami mau dibeli dan disodorkan uang. Katanya kalau tidak mau akan dibawa ke pengadilan," katanya.

Paimin (80), warga Kadipiro RT 02 RW 21 yang juga terdampak proyek kereta bandara mengaku jika besaran ganti rugi belum sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan, lanjut dia, besaran ganti rugi 3 kali lipat dari harga pasaran.

"Harga pasaran tanah di sini per meternya Rp 3 juta. Yang mereka tawarkan cuma Rp 3 juta lebih sedikit. Kami jelas menolak karena harganya belum sesuai," tegasnya.

Paimin berdalih, sikap penolakan tersebut bukan berarti menentang pemerintah. Masyarakat, hanya ingin yang sewajarnya saja.

Sebelumnya, sebanyak 27 warga terdampak proyek pembangunan jalur KA Stasiun Solo Balapan hingga Bandara Internasional Adi Soemarmo belum menyetujui besaran ganti rugi yang ditawarkan tim pembebasan lahan.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sunu Duto Widjomarmo mengatakan,hingga saat ini sudah 58 bidang yang dibebaskan. Ia mengaku sudah melayangkan pemberitahuan tertulis kepada warga, terkait tenggat pengumpulan berkas persetujuan atas tawaran kompensasi tersebut.

Pihaknya memberikan batasan waktu penyerahan persetujuan tersebut pada 9 Januari hari ini. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan undang-undang. Yakni 14 hari (kerja) sesudah diselenggarakannya musyawarah ganti rugi.

"Tenggat waktunya besok pagi. Kalau besok pemilik lahan belum juga sepakat, maka mekanisme selanjutnya kami serahkan ke Pengadilan Negeri PN). Panitia akan menitipkan uang pembayaran di pengadilan," ujar Sunu, Senin (8/1).