Wamenkop Farida Farichah: Koperasi Desa Jadi Fondasi Tatanan Ekonomi Baru Indonesia

Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Farida Farichah menegaskan bahwa koperasi desa akan menjadi poros utama dalam membangun tatanan ekonomi baru Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Farida saat menjadi pembicara dalam Investor Daily Summit 2025 bertema "New Economic Order" di Jakarta, Rabu (8/10).

Farida menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah berupaya memperkuat ekonomi berbasis rakyat dan memotong rantai pasok yang selama ini merugikan petani serta pelaku usaha kecil.

"Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tapi gerakan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput. Ini adalah bentuk nyata dari semangat Asta Cita, bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa," ujar Farida.

Lebih dari 83.000 Koperasi Desa Sudah Berdiri

Hingga awal Oktober 2025, tercatat 83.132 KDKMP telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 81.857 di antaranya telah berbadan hukum. Program ini melibatkan lebih dari 996 ribu anggota aktif, serta 684 ribu pengurus dan pengawas yang tersebar di berbagai wilayah.

"Angka ini menunjukkan partisipasi rakyat yang luar biasa. Koperasi kini bukan lagi simbol lama, tapi mesin ekonomi baru di tingkat lokal," terang Farida.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah juga mengembangkan platform digital SIMKOPDES, sistem berbasis data real-time yang memantau kinerja koperasi desa di seluruh Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional koperasi.

Farida menuturkan, KDKMP berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih efisien. Melalui koperasi, desa kini mampu mengelola berbagai sektor ekonomi secara mandiri—mulai dari distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam, gerai sembako, apotek, hingga pergudangan logistik.

"Koperasi desa juga membuka peluang investasi di bidang energi, perumahan, peternakan, dan ekonomi digital. Kita ingin koperasi menjadi pemain utama, bukan pelengkap," tegasnya.

Sinergi Pemerintah dan Swasta Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Farida juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem koperasi desa. Sejumlah perusahaan besar seperti Pupuk Indonesia, ID Food, Bulog, Telkom Indonesia, PLN, Pertamina, Biofarma, dan HIMBARA telah menjalin kerja sama strategis melalui dukungan pembiayaan, distribusi, hingga digitalisasi koperasi.

"Koperasi adalah jembatan antara kepentingan ekonomi rakyat dan dunia usaha. Ini momentum bagi sektor swasta untuk ikut memperkuat basis ekonomi nasional dari desa," kata Farida.

Tatanan Ekonomi Baru dari Desa

Farida menegaskan, keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan makro, tetapi dari kemampuan rakyat di desa untuk berdikari.

"Kita sedang membangun fondasi ekonomi baru yang tidak bergantung pada impor, tetapi tumbuh dari gotong royong dan produktivitas rakyat sendiri," pungkasnya.

Dukungan dari Dunia Usaha

Dukungan terhadap KDKMP juga datang dari kalangan pengusaha dan BUMN. Angga Wira, perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menilai program ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.

"KDKMP bukan kompetitor, apalagi ancaman. Dunia usaha justru bagian dari koperasi, dan keduanya bisa bersinergi," ujarnya.

Sementara itu, Yehezkiel Adiperwira dari Pupuk Indonesia menambahkan bahwa pihaknya telah bermitra dengan koperasi desa dalam distribusi pupuk bersubsidi.

"Rantai pupuk subsidi kini dipangkas, langsung dari produsen menggandeng distributor ke titik serah, salah satunya melalui KDKMP," tutur Yehezkiel.