Sorot
{{caption}}
Vonis Eks Bupati Lombok Barat Zaini Arony Disunat MA dari 9 Jadi 5 Tahun

{{caption}}
Ahli di MK Minta Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dibatalkan

{{caption}}
Terungkap Modus Penipuan Titik SPPG Catut Nama Orang Dalam BGN

{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Soroti Bahaya Prajurit Aktif Isi Jabatan Sipil

{{caption}}
Dampak Anggaran Dipangkas, MBG Anak Sekolah Kini Hanya 5 Hari

{{caption}}
Penipuan Jual Beli Titik SPPG Ternyata Terorganisir

Topik Terkait
{{caption}}
Trivia: 129 Sertifikat Diserahkan, BPN Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Tanah Cegah Konflik Agraria

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.

{{caption}}
Tahukah Anda? BPN NTT Ajak Masyarakat Manfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku untuk Kemudahan Akses Data Pertanahan

BPN NTT gencar mengajak masyarakat memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku, sebuah inovasi digital untuk akses mudah data pertanahan. Temukan bagaimana aplikasi ini mengubah cara Anda berinteraksi dengan layanan BPN.

{{caption}}
Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Rusak atau Hilang Akibat Banjir

Sertifikat digital akan tetap aman karena hanya dapat diakses oleh pemiliknya.

{{caption}}
Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik Diragukan, Nusron Wahid: Data Centernya Berlapis, Anti Bobol

Sistem sertifikat elektronik memiliki sistem backup berlapis yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dibobol atau diretas.

{{caption}}
Cara Ubah Sertifikat Tanah Fisik ke Elektronik

Berikut cara praktis mengganti sertifikat tanah fisik ke elektronik di Indonesia, termasuk persyaratan, biaya, dan aplikasi Sentuh Tanahku, jika berminat.

{{caption}}
Kuota Sertifikat Gratis PTSL di Nabire Meningkat Dua Kali Lipat, Beri Kepastian Hukum Tanah

Kantor Pertanahan Nabire mendapatkan kuota 500 sertifikat gratis PTSL tahun ini, meningkat drastis untuk memberikan kepastian hukum dan menekan sengketa tanah di Papua Tengah.

{{caption}}
Pakar Puji Penguatan Sistem Informasi Pertanahan BPN untuk Cegah Sertifikat Ganda

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

{{caption}}
Tahun 2028, Kementerian ATR Targetkan Layanan Pertanahan Digital Sepenuhnya: Siap Terapkan Blockchain!

Kementerian ATR/BPN menargetkan Layanan Pertanahan Digital sepenuhnya pada 2028, mengintegrasikan blockchain dan AI untuk efisiensi serta keamanan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

{{caption}}
Fakta Unik: Kota Peruri Jadi Pusat Kreatif, Kemenparekraf dan Peruri Perkuat Digitalisasi Ekraf Nasional

Kemenparekraf dan Peruri bersinergi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui Digitalisasi Ekraf dan perlindungan HAKI. Bagaimana kolaborasi ini membuka peluang baru bagi pegiat kreatif?

{{caption}}
AHY Serahkan Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar, Nilai Rp2,9 Triliun

AHY Serahkan Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar, Nilai Rp2,9 Triliun

{{caption}}
Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan, Sufmi Dasco: Kita Masukkan Ke RUU Pemilu

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

{{caption}}
Perkuat Kepedulian Sosial, Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.

{{caption}}
Bank Mandiri Raup Untung Rp18,1 Triliun per April 2026

Pada periode yang sama, total aset perseroan menyentuh Rp2.245 triliun secara bank only atau tumbuh 16,2 persen (yoy).

{{caption}}
Indef Usul Mobil Listrik Kena Pajak Progresif, Ini Alasannya

Pencabutan insentif pajak untuk kendaraan listrik dianggap krusial karena dapat menghambat proses transisi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

{{caption}}
Kronologi Pembunuhan Wanita 25 Tahun, Mayat Dibuang dari Tol Bogor

Korban yang diduga telah dibunuh, didapati dibuang oleh pelaku dari atas Tol Bogor setelah sebelumnya berada di dalam mobil.

{{caption}}
Sidang Uji Materi UU TNI, Ahli Militer Minta Perpanjangan Usia Pensiun Kolonel-Jenderal Dibatalkan

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.