Wamen LH Dorong Kerja Sama Lintas Kementerian Tangani Sampah Plastik di Hutan Mangrove Manggarai Barat

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, baru-baru ini mendorong kerja sama lintas kementerian untuk mengatasi permasalahan sampah di hutan mangrove Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dorongan ini disampaikan setelah Wamen LH meninjau langsung kondisi kawasan tersebut bersama Kementerian Koordinator Pangan dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat, 29 November.

Kunjungan tersebut menyoroti banyaknya sampah, khususnya plastik, yang terperangkap di antara rimbunnya pohon mangrove. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mengancam kelestarian ekosistem vital tersebut. Wamen LH menyatakan bahwa solusi mendesak perlu ditemukan untuk menjaga keberlangsungan hutan mangrove.

Dalam kesempatan itu, Wamen LH telah berdiskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, mengenai pendanaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mendukung upaya penanganan sampah yang sebagian besar merupakan kiriman dari arus laut.

Upaya Penanganan Sampah dan Pendanaan

Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa diskusi dengan Kemenko Pangan berfokus pada langkah konkret dan dukungan finansial. Hal ini penting untuk memastikan program penanganan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif bagi masalah lingkungan di Manggarai Barat.

Salah satu solusi yang didorong adalah penggunaan trash boom, yaitu penghalang apung atau jaring yang dipasang di permukaan sungai. Alat ini berfungsi untuk menahan dan mengumpulkan sampah sebelum mengalir lebih jauh ke area hutan mangrove. "Mungkin sungainya di hulu, di sini kita taruh trash boom supaya bisa tangkap sampah-sampah itu, sehingga mangrove ini bebas sampah, khususnya sampah plastik," kata Diaz.

Berbagai jenis sampah yang ditemukan di kawasan mangrove Desa Golo Sepang sebagian besar merupakan kiriman yang terbawa arus laut. Sampah-sampah ini kemudian terperangkap dan menumpuk, menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem. Penanganan di hulu dengan trash boom diharapkan dapat memutus rantai pencemaran ini.

Pentingnya Konservasi Mangrove dan Potensi Manggarai Barat

Wamen LH menekankan bahwa hutan mangrove yang bebas sampah akan membawa dampak positif yang luas. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kesehatan ekosistem laut, tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan mangrove yang lestari juga mendukung perekonomian lokal, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan area tersebut untuk budidaya kepiting.

"Kalau mangrovenya bebas sampah, mangrove pasti bisa terus hidup, kalau sampahnya begitu banyak seperti ini tinggal tunggu waktu saja sampai kapan mangrove mati," tegas Diaz. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan sampah demi kelangsungan hidup ekosistem mangrove di Manggarai Barat.

Manggarai Barat sendiri memiliki potensi hutan mangrove yang sangat besar, dengan luas mencapai 7.810 hektare. Angka ini setara dengan sekitar 19,22 persen dari total luas hutan mangrove di Provinsi NTT. Khusus di Kecamatan Boleng, terdapat 471.36 hektare hutan mangrove, di mana 356.66 hektare di antaranya berada di Desa Golo Sepang.

Kawasan mangrove di Desa Golo Sepang didominasi oleh jenis mangrove dengan tajuk lembut dan memiliki keragaman hayati yang tinggi, dengan total 27 jenis mangrove. Kondisi ini menjadikan Desa Boleng sebagai desa dengan hutan mangrove terluas di Kecamatan Boleng, sekaligus memiliki peran krusial dalam upaya pelestarian ekosistem pesisir di Nusa Tenggara Timur.

Sumber: AntaraNews