Update Kasus Pengasuh Pondok Pesantren di Pati Cabuli Puluhan Santriwati, Posko Pengaduan Korban Dibuka

KSP Dudung Abdurachman meminta polisi bertindak cepat menangani dugaan pencabulan santriwati di Pati dan melindungi identitas korban.

Pemerintah perlu menyiapkan solusi yang tepat agar para santri tidak menjadi korban keadaan.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengusulkan pencabutan izin operasional permanen pondok pesantren di Tlogowungu setelah kasus kekerasan seksual, demi perlindungan santri.

Kekerasan Seksual di Pesantren di Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan, mengungkap sisi gelap lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi benteng moral. Simak bagaimana santriwati menjadi korban dan upaya perlindungan.

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa santriwati di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah kini memasuki babak baru setelah Polda NTB menaikkan status penanganan ke tahap penyidikan, menyusul temuan indikasi perbuatan melawan hukum.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis bagi santriwati korban kekerasan seksual, memastikan pemulihan trauma dan pemenuhan hak-hak korban.

Pesantren diminta tak menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaganya.

Kasus perundungan di dunia pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi perhatian Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Para santri mulai dijemput orang tua dari pondok untuk pulang rumah ke rumah masing-masing.

Pelaku merupakan pengajar agama sekaligus pendiri pondok pesantren tersebut. Saat ini, kepolisian masih mendalami seluruh keterangan saksi korban.

Pelaku mengakui tuduhan itu hingga langsung dilakukan penahanan.

Kasus ini terbongkar setelah keluarga korban menemukan komunikasi antara korban dan pelatih tersebut.

Aksi bejat pelaku bahkan tergolong nekat, karena dilakukan di dalam kamar saat korban tengah tertidur pulas di samping ibu kandungnya sendiri.

Sertu MB sebelumnya sudah ditangkap kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswi SD. Saat diperiksa ia melarikan diri.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui Puncak BKUPI 2026 menyerukan semangat Indonesia tanpa kekerasan, menegaskan peran ulama perempuan dalam melawan ketidakadilan dan berbagai bentuk penindasan.

WRS diketahui merupakan ayah tiri korban yang telah tinggal bersama kedua anak kembar tersebut sejak 2017, setelah menikahi ibu korban.

Tersangka yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Lubuklinggau itu ternyata sudah empat kali melakukan perbuatan bejat tersebut.

Kekerasan seksual bukan hanya tindak pidana, tetapi juga melanggar hak atas pendidikan korban.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.