Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tunjangan anggota DPRD Jabar segera naik

Tunjangan anggota DPRD Jabar segera naik 100 Anggota DPRD Jabar dilantik. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Tunjangan transportasi, komunikasi, dan reses para anggota DPRD Provinsi Jabar tidak lama lagi akan segera mengalami penambahan. Kenaikan itu seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, PP tersebut sudah termakut bahwa memang adanya perubahan dan penambahan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2004.

"Ada beberapa perubahan tambahan tunjangan transportasi dan reses," kata Dauh saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Kamis (6/7).

Meski demikian kenaikan itu tidak bisa langsung bisa direalisasikan karena harus diikuti dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), terkait hak keuangan DPRD. Nantinya, Perda dan Pergub tersebut akan merinci hak-hak keuangan para anggota dewan ini, disesuaikan dengan besaran APBD Jawa Barat.

"Perda dan Pergub terkait dengan keuangan DPRD harus menyesuaikan dalam waktu tiga bulan, perhitungannya September ini selesai, masuk APBD Perubahan. Dalam PP itu diamanatkan hal-hal yang harus diatur dengan Permendagri, dan ini belum kami terima. Diperkirakan Permendagri turun dalam dua minggu ini," ujarnya.

Masih dalam PP tersebut, kata dia, ada tiga kategori yang menjadi pertimbangan kenaikan. Nah, dia juga belum mengetahui kategori Jawa Barat dalam tiga tingkatan tersebut.

Dia mengatakan, penentuan besaran anggaran untuk masing-masing pengeluaran ini harus benar-benar memenuhi aturan-aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan harga transportasi, biaya reses, serta biaya telekomunikasi yang rasional. Dirinya tidak ingin jumlah besaran anggaran tunjangan ini menjadi salah dan malah jadi temuan saat dilakukan audit.

"Untuk ancer-ancer, kita sudah mulai bahas hal ini. Kami siapkan beberapa poin yang berubah dari PP 24/2004. Tinggal nanti nambah-nambah disesuaikan dengan Pergub dan Perda. Juga setelah Permendagri turun, kita sesuaikan lagi sedikit," pungkasnya.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jadi Calon Anggota DPD Jabar, Ternyata Komeng Punya Latar Belakang Pendidikan Ekonomi

Jadi Calon Anggota DPD Jabar, Ternyata Komeng Punya Latar Belakang Pendidikan Ekonomi

Berlatar belakang pendidikan ekonomi, Komeng maju di Pileg DPD daerah pemilihan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Disangka Pembantu, Sudah Disuruh Angkat Barang di Barak Tahunya Jenderal Bintang Satu

Disangka Pembantu, Sudah Disuruh Angkat Barang di Barak Tahunya Jenderal Bintang Satu

Penampilannya sangat sederhana. Berkaos lusuh dan celana pendek. Siapa sangka seorang jenderal TNI AD.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.

Baca Selengkapnya
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya