Trimedya Sebut Biaya Pilkada Mahal Jadi Faktor Kepala Daerah Korupsi

Merdeka.com - Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2018, menjadi salah satu catatan hukum akhir tahun DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, sistem Pilkada langsung berbiaya mahal menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.

"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 M. Sementara gaji bupati itu Rp 5 sampai 10 juta, dan tunjangan serta dana taktis Rp 50 sampai 70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 M)?" ujar Trimedya di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Kamis (20/12).

Trimedya juga mengajak seluruh pihak untuk menilai apakah sistem Pemilu langsung yang dilakukan selama ini sudah tepat atau tidak. Termasuk sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

"Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota dewan?" lanjutnya.

Trimedya menegaskan, PDIP berkomitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Ini dibuktikan dengan pemecatan seketika oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menganggap, banyaknya penangkapan terhadap kader PDIP dalam OTT KPK sepanjang 2018 adalah bukti ketidekberpihakan PDIP sebagai partai penguasa.

"Bahwa perbuatan korupsi adalah tindakan individual yang tidak bisa digeneralisasi untuk mengukur kinerja Parpol dalam pemberantasan korupsi," ujar Hendardi.

Selain itu, Trimedya juga meminta Polri dan Kejaksaan bisa mengikuti kinerja baik KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kinerja Kejaksaan dari sejak Jaksa Agung Prasetyo dilantik tidak ada peningkatan yang luar biasa. Kepolisian justru ada perbaikan di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian. Sekarang banyak orang kecewa tidak bisa titipkan anak dan saudaranya masuk polisi, dan itu baik," kata Trimedya.

Meski sejumlah kepala daerah asal PDIP terkena OTT KPK, Trimedya tetap mengapresiasi kinerja lembaga tersebut.

Namun, dia mengingatkan agar KPK tidak hanya gencar dalam penindakan, tetapi juga pencegahan. Yaitu, dengan cara memberikan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada para kader Parpol.