Tahukah Anda? Inspektorat Bekasi Tindak Lanjuti Pemeriksaan Internal 2022-2025, Kuatkan Tata Kelola Anggaran Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi memulai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Mereka menggelar kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan internal. Kegiatan ini mencakup tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Agenda strategis ini berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor inspektorat setempat di Cikarang. Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi, Subarnas, menyatakan kegiatan ini dijadwalkan selama tiga hari. Dimulai dari Rabu, 28 Agustus, hingga Jumat, 30 Agustus 2025.

Inisiatif ini bertujuan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi bagian krusial dalam upaya meningkatkan transparansi. Seluruh perangkat daerah diwajibkan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dasar Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan tindak lanjut ini memiliki landasan hukum yang kuat. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Selain itu, juga meliputi aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Subarnas menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kewajiban khusus. Mereka harus menghadirkan sekretaris perangkat daerah dalam agenda ini. Kepala sub bagian atau ketua tim keuangan juga wajib turut serta.

Kehadiran mereka harus disertai bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ini memastikan bahwa semua temuan telah ditangani dengan benar. Proses ini mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Jadwal Pemanggilan Perangkat Daerah

Pemanggilan perangkat daerah diatur secara terperinci. Inspektorat Bekasi membagi agenda ini menjadi tiga hari. Setiap hari, instansi-instansi tertentu dijadwalkan untuk hadir.

Pada hari pertama, Rabu (28/8), instansi seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hadir. Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat DPRD juga termasuk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sejumlah kecamatan turut dipanggil.

Hari kedua, Kamis (29/8), giliran Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas Kominfo, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Pariwisata juga dijadwalkan. Beberapa instansi kecamatan lain melengkapi daftar panggilan.

Agenda ditutup pada Jumat (30/8/2025). Pemanggilan mencakup sejumlah kecamatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian juga akan hadir.

Memperkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi, Subarnas, menegaskan pentingnya pemutakhiran data ini. Ini merupakan bagian esensial dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.

Proses tindak lanjut pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Ini menjadi instrumen vital untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Seluruh dana publik harus digunakan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pemutakhiran data yang berkelanjutan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Inspektorat Bekasi berupaya menciptakan lingkungan yang transparan. Ini demi tercapainya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews