Tahukah Anda, 55 TKA di Konut Disidak Imigrasi? Ini Hasil Pengawasan TKA Imigrasi Konut di Perusahaan Tambang

Kantor Imigrasi Tahuna bersama aparat gabungan intensifkan Pengawasan WNA Tambang Sangihe di areal Bowone, memastikan seluruh pekerja adalah WNI dan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Operasi Wirawaspada Imigrasi Madiun kini semakin intensif dilakukan. Simak bagaimana Kantor Imigrasi Madiun memperketat pengawasan WNA guna menjaga ketertiban dan legalitas di tiga wilayah kerjanya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang secara signifikan memperketat pengawasan WNA di empat pelabuhan utama Pulau Bangka, sebuah langkah krusial untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan potensi kejahatan internasional.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyoroti temuan ratusan TKA ilegal di KEK Galang Batang, Bintan, oleh Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan akan ada pemeriksaan lebih lanjut dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Tim Pengawas Kemnaker berhasil menemukan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal saat sidak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan. Penemuan TKA ilegal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Kantor Imigrasi Pangkalpinang tegaskan tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) di tambang ilegal Bangka setelah pengawasan ketat, sekaligus mengungkap penurunan signifikan izin tinggal TKA.

Timpora Bangka Belitung memperketat pengawasan TKA di sektor pertambangan dan pariwisata, antisipasi pelanggaran keimigrasian serta TPPO. Apa dampaknya bagi investasi dan lapangan kerja lokal?

Timpora Babel memfokuskan pengawasan TKA di sektor pariwisata dan pertambangan karena potensi pelanggaran tinggi, sekaligus mencegah TPPO dan TPPM. Apa dampaknya bagi Babel?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperketat pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Temuan di Morowali mengungkap puluhan TKA tanpa izin kerja, memicu tindakan tegas.

Kantor Imigrasi Ponorogo mendeportasi seorang WNA Malaysia setelah menjalani hukuman penjara akibat pelanggaran keimigrasian, menegaskan komitmen penegakan hukum.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Kantor Imigrasi Bima mendeportasi seorang WN Australia karena terbukti menyalahgunakan ITAS investor untuk mengelola penginapan di Dompu, NTB, menegaskan penegakan hukum keimigrasian yang ketat di Indonesia.

Polres Bangka Barat serius berantas penambangan ilegal. Empat ponton isap produksi diamankan di Teluk Kelabat Dalam, bagian dari upaya penertiban tambang ilegal Bangka Barat yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan.

Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) kini sepenuhnya ditangani pihak berwajib, membuat korban mengalami trauma mendalam.

Kodam IX/Udayana membeberkan kronologi insiden perkelahian antara anggota TNI dan Brimob di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang berujung pada penikaman seorang anggota Brimob. Simak detail lengkap **Kronologi Perkelahian TNI Brimob Labuan Bajo**.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari sisi permintaan, sekitar 50% konsumsi timah global masih ditopang oleh segmen solder yang berkaitan erat dengan industri semikonduktor dan elektronik.

PT BUMA International Group Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam Kinerja BUMA International Group di Kuartal I 2026, mengatasi tantangan operasional sebelumnya dan membukukan perbaikan struktural yang menjanjikan.

Tim gabungan Polres Subang dan Pemkab Subang intensifkan penindakan tambang ilegal Subang yang merusak lingkungan. Simak detail penghentian aktivitas di Patokbeusi dan ancaman hukumnya.

Penguatan penerimaan tersebut ditopang oleh beroperasinya sejumlah proyek smelter dalam ekosistem MIND ID yang menjadi bagian dari program hilirisasi mineral.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.