Sulsel raih predikat pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman
Merdeka.com - Pemerintah Sulawesi Selatan meraih predikat Provinsi standar pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI. Penghargaan itu diberikan oleh Ombudsman dalam acara penilaian kepatuhan secara serentak terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kementerian Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan penghargaan tersebut didapatnya bukan dengan cara mengutamakan pembangunan daerah. Namun mengedepankan pemerintahan yang efektif dan cepat supaya publik puas.
"Pemerintah adalah menghadirkan pelayanan pelayanan yang efektif cepat, dan itu tugas utama pemerintahan. Tugas utama pemerintah bukan untuk pembangunan, namun lebih ke depankan pelayanan masyarakat," kata Syahrul di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, (05/12).
Dia melanjutkan, langkah Ombudsman saat ini telah merangsang seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang lebih cepat dan memberi perhatian pada pelayanan itu. Supaya rakyat merasa ada pemerintah yang memperhatikannya.
"Kita berharap sistem yang berjalan dengan baik pada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) kita pelayanan satu atap kita, bahkan dapat memberikan simbol simbol pemerintahan yang cepat tidak lambat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," paparnya.
Tak hanya itu Pemprov Sulsel, kata dia, telah meraih 338 penghargaan nasional. Ini pun menjadi ketiga kalinya Sulawesi Selatan meraih zona hijau atau penghargaan kepatuhan tertinggi dari Ombudsman RI.
"Sulawesi Selatan juga menjadi daerah ekonomi tertinggi nasional, sekarang 7,6 selama 8 tahun tidak pernah di bawah 7. Dan seperti itu kalo hadir pemerintahan yang baik tidak melayani dirinya sendiri dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat saya kira akselerasi akan berjalan dengan baik," tutup Politisi Golkar itu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnya6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 6.426 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Asal Purworejo Ini Sukses Beternak Kambing Perah, Jadi Sumber Penghasilan Sampingan
Walaupun banyak kendala yang dihadapi, namun Estu tidak pernah menyerah.
Baca SelengkapnyaBulog Lakukan Tiga Jurus Intervensi Seimbangkan Harga Beras
Kepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnya