Merdeka.com - Aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai di depan Gedung Bawaslu semalam, berakhir ricuh di kawasan Petamburan dini hari tadi, Rabu (22/5). Dari penjelasan pemerintah dan pihak kepolisian, aksi kericuhan dini hari tadi dipicu oleh kelompok yang sengaja didatangkan untuk membuat kerusuhan. Kepolisian masih mendalami siapa di balik aksi rusuh yang diduga sudah direncanakan sebelumnya, bukan aksi spontan.

Indikasi itu diperkuat dengan penangkapan pelaku penyelundupan senjata api, temuan ambulans yang berisi batu dan amplop. Dari pengakuan beberapa orang yang ditangkap, penegak hukum menyimpulkan, mereka dibayar untuk membuat kerusuhan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan sikap pemerintah dan penegak hukum untuk tidak mentoleransi setiap aksi yang melanggar konstitusi dan aturan perundang-undangan. Mengenai dalang dari kerusuhan, Jokowi menyerahkan pada Menko Polhukam Wiranto.

"Urusan dalang, urusan pak Menko (Wiranto). Kita serahkan ke Pak menko, Kapolri dan Panglima TNI," tegas Jokowi di Istana Negara, Rabu (22/5).

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan soal dugaan adanya kelompok yang menjadi dalang dari kerusuhan semalam. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah memberikan penjelasan secara detail.

"Sudah kita sampaikan. Dalangnya sudah kita jawab. Kapolri sudah jelaskan di lapangan. Presiden sudah berikan penjelasan gamblang, secara jelas dan teknis di lapangan nanti saya sampai ke kapolri dan petugas di lapangan," kata Wiranto.

Untuk diketahui sebelumnya, aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.

Setelah dipecah, ketegangan kembali terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa melempari polisi dengan batu, botol dan petasan. Tak berhenti di situ massa lain juga membuat kekacauan di Jalan KS Tubun Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Di sana massa menyerang asrama Polri. Sejumlah kendaraan dibakar. Polisi meyakini massa yang buat kericuhan berbeda dengan kelompok yang unjuk rasa di Bawaslu.

"Aksi itu menyerang petugas asrama polisi yang ditinggali keluarga anggota Brimob, di dalam kantor polisi, bakar mobil, dan aksi brutal lainnya yang tujuannya menciptakan kekacauan dan jatuh korban," katanya di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (22/5).

Setelah itu, katanya, kemudian dimunculkan sebuah asumsi seolah petugas keamanan bertindak sewenang-wewenang sehingga ada korban di masyarakat.

"Saya katakan itu tidak benar. Jangan sampai diputarbalikkan," tegas dia.

Wiranto memastikan saat petugas mengamankan demo kemarin, tidak satupun petugas membawa senjata. Persenjataan dipastikan disimpan di gudang.

"Sebab saat demo, petugas diminta tidak bersenjata tidak menggunakan senjata api. senjata di gudang. Mereka hanya pakai perisai, pentungan, dan perlengkapan lain, bukan senjata api. Enggak mungkin petugas bunuh rakyat saat aksi demo," jelasnya.

Menurutnya, perusuh itu adalah preman dibayar yang sengaja ingin membuat kekacauan.

"Nanti Kapolri akan jelaskan, ada yang bertato. Siapa dia, pengakuannya gimana, akan dijelaskan. Jangan sampai dilemparkan ke masyarakat pemerintah sewenang-wenang diktator, aparat seenaknya lawan rakyat. Jangan terkecoh hasutan itu," tegasnya.

"Setelah kita lakukan investigasi, kesimpulan kita ini ada niatan atau skenario buat kekacauan dengan menyalahkan petugas, antipati pada pemerintah, dan membangun satu kebencian pada pemerintah saat ini dengan lakukan upaya kesejahteraan masyarakat kita," katanya.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen M. Iqbal menuturkan, pihak Kepolisian sudah mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Dari sanalah semuanya dilakukan pendalaman.

"Kita sedang melakukan pendalaman dari orang-orang yang sudah kita amankan," ungkap Iqbal.

Menurut dia, Polri mempunyai strategi untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam aksi tersebut.

"Polri mempunyai strategi, dan Polri sangat profesional untuk membuktikan ada kesengajaan melakukan pelanggaran hukum," pungkasnya.