Sekda DKI Jakarta Tegaskan Penyelarasan Anggaran dalam Musrenbang DKI Jakarta 2027

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan usulan anggaran selaras dengan kebijakan pusat. Permintaan ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Kegiatan penting ini bertujuan untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Musrenbang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 2 April 2026, yang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam alokasi belanja daerah. Hal ini juga mendukung visi Jakarta sebagai kota global di masa mendatang melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.

Uus Kuswanto secara tegas meminta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar usulan anggaran yang dialokasikan dalam belanja daerah tidak hanya relevan. Anggaran tersebut juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, visi daerah, isu strategis, dan prioritas pembangunan untuk tahun 2027.

Penekanan pada efisiensi dan efektivitas menjadi krusial dalam perencanaan anggaran. Hal ini mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran yang optimal dan menghindari pemborosan sumber daya.

Selain itu, penguatan kolaborasi di lintas sektor juga menjadi perhatian utama. Kerja sama antarlembaga diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terpadu. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Dalam arahannya, Uus Kuswanto juga menyoroti pentingnya menjadikan potensi kewilayahan sebagai pilar pertumbuhan baru. Pendekatan inovatif dan kolaboratif diperlukan untuk mendukung visi besar Jakarta sebagai kota global.

Penguatan penyelesaian isu lintas sektor pada tingkat kota atau kabupaten menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Integrasi pembangunan kawasan aglomerasi Jabodetabek juga didorong untuk menciptakan stabilitas sosial di sekitar Jakarta.

“Kemudian, menjadikan potensi kewilayahan sebagai pilar pertumbuhan baru untuk mendukung visi besar Jakarta sebagai kota global melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif,” kata Uus Kuswanto.

Setiap program yang disusun harus berbasis data, riset, dan bukti untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada fakta dan analisis yang mendalam.

Prioritas diberikan kepada program-program dengan daya ungkit tinggi dan berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini mencakup inisiatif yang dapat memberikan manfaat signifikan dalam jangka panjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dituntut untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat.

Musrenbang DKI Jakarta menjadi platform vital untuk menampung dan menindaklanjuti usulan warga. Usulan ini telah diverifikasi dari tingkat RW, kelurahan, hingga kecamatan, menjadikannya masukan berharga untuk rencana pembangunan 2027. “Saya minta kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa menindaklanjuti seluruh usulan warga yang dihasilkan melalui Musrenbang untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2027,” tegas Uus.

Sumber: AntaraNews